Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak lagi menyusun kegiatan pengadaan Toa (pengeras suara) yang disebut sebagai Disaster Early Warning System (DEWS). Alasannya, alat tersebut tidak relevan digunakan sebagai sistem peringatan dini banjir di Jakarta.

Di Jakarta, terdapat 24 toa yang terpasang di 14 kelurahan. Alat tersebut diproyeksikan sebagai sarana menyampaikan informasi kepada warga akan potensi banjir. Toa tersebut dikatakan berasal dari Jepang sebagai barang hibah.

"Jadi ini sudah terlanjur ada yang dipakai, tapi tidak usah ditambah. Lalu bangunnya sistem, jangan bangun toa seperti ini," kata Anies yang dikutip melalui channel Youtube Pemprov DKI, Jumat (6/8).

"Contoh sukses promosi barang, hibah dulu kemudian kita suka, lalu kita enggak berpikir alatnya untuk apa ini, akhirnya yang menjadi enggak relevan."

Kepada seluruh anak buahnya, Anies juga meminta agar saling berkoordinasi sebagai antisipasi banjir.

Dalam rapat tersebut ada tiga aspek yang ditekankan Anies yaitu, antisipasi banjir, penanganan selama ada genangan, dan setelah banjir surut.

Untuk aspek antisipasi, Anies menekankan ada koordinasi yang baik antar pihak terkait agar persiapan menghadapi banjir maksimal. Misalnya saja, saat mendapat informasi air di Katulampa, pihak Dinas Sumber Daya Air bersama wali kota, RT/ RW atau kelurahan setempat segera mengisolasi wilayah yang memiliki risiko tinggi banjir.

"Begitu dari atas ada kabar Katulampa siaga 1, maka sudah tahu RT mana, RW mana, jalan mana yang ditutup, itu sudah dilakukan, Puskesmas mana yang stand by di situ tenda mana yang dipasang di mana. Ini namanya early warning system," ujar Anies.

Ia pun kemudian mengkritik toa yang telah terpasang di beberapa kelurahan bukanlah sebuah sistem peringatan dini.

Kemudian, saat banjir menggenang, Anies meminta sudah sepatutnya jajarannya berkoordinasi dengan PLN untuk segera mematikan listrik saat adanya peringatan dini banjir.

"Harusnya sudah tahu bukan sebelum kejadian bahwa RT A B C D R F G listriknya harus mati, itu kan harusnya dikerjakan sebelum basah. Jadi maksud saya kita benar-benar membuat sistem, ini adalah Toa belum sistem, saya cek ini kenapa kita pakai ini dan adanya cuma di 14 Kelurahan awalnya dari mana?" kata Anies sambil merujuk slide yang menampilkan gambar toa.

Anggaran Toa Rp4,03 Miliar

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menjelaskan, anggaran Rp4 miliar pada 2020 untuk pengadaan enam set alat sistem peringatan dini digital atau Digital Warning System (DWS) di enam titik bukan hanya pengeras suara (speaker).

"Tahun 2020 ini, pengadaan enam set DWS anggarannya Rp 4,03 miliar, sesuai dengan nilai yang ada di e-budgeting," kata Kepala Pusdatin BPBD DKI Jakarta Mohammad Insyaf dilansir Antara, Kamis (16/1).

Enam titik DWS tersebut berada di enam kelurahan yakni di Bukit Duri, Kebon Baru, Kedaung Kali Angke, Cengkareng Barat, Rawa Terate dan Marunda.

"Enam itu sudah memenuhi kebutuhan di Daerah Aliran Sungai (DAS). Menambah yang sudah ada sebelumnya 14 titik," ucap Insyaf.

Insyaf menjelaskan, DWS tersebut berupa pengeras suara atau toa jarak jauh. Setiap DWS terdiri dari empat pengeras suara yang dipasang di satu tiang mengarah ke empat mata penjuru angin, dengan jarak dengar mencapai hingga 500 meter.

DWS tersebut terkoneksi dengan sistem peringatan dini banjir. Menurut dia, saat tinggi muka air bendungan atau pintu air mencapai siaga 3, DWS secara otomatis akan berbunyi sebagai peringatan banjir kepada warga.

"Ini (toa) berbunyi saat pintu air siaga 3, bersamaan dengan peringatan dini yang dikirimkan SMS blast dan WhatsApp grup kelurahan-kelurahan," ujarnya.

Selain pengadaan DWS, BPBD juga menganggarkan biaya pemeliharaan alat DWS yang keduanya dianggarkan dalam nomenklatur pemeliharaan dan pengembangan Pusdatin (DIMS, EWS, Medsos, & Call Center 112).

Untuk pemeliharaan DWS, BPBD menganggarkan Rp165 juta untuk 14 set alat DWS di 14 titik. Adapun 14 set alat DWS yang terdapat di 14 kelurahan yakni:

1. Ulujami, Jakarta Selatan,2. Petogogan, Jakarta Selatan3. Cipulir, Jakarta Selatan4. Pengadegan, Jakarta Selatan5. Cilandak Timur, Jakarta Selatan6. Pejaten Timur, Jakarta Selatan7. Rawa Buaya, Jakarta Barat8. Kapuk, Jakarta Barat9. Kembangan Utara, Jakarta Barat10. Kampung Melayu, Jakarta Timur11. Bidara Cina, Jakarta Timur12. Cawang, Jakarta Timur13. Cipinang Melayu, Jakarta Timur14. Kebon Pala, Jakarta Timur

Keliling Pakai Toa

Anies pun sebelumnya meminta petugas kelurahan untuk keliling kampung menggunakan toa atau pengeras suara sebagai bentuk sistem peringatan dini bencana. Selain mengandalkan penyebaran via SMS. Hal tersebut menanggapi peringatan dini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Jadi kelurahan, bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya jika terdapat bencana yang akan menimpa Jakarta," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

Mantan Mendikbud itu menuturkan pihaknya menggunakan metode tersebut setelah melakukan peninjauan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebelumnya oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu karena dalam SOP sebelumnya jika ingin memberi peringatan akan terjadinya bencana, harus berjenjang dari Pemprov ke masyarakat.

"Karena kemarin pada malam itu pemberitahuan diberitahu, tapi karena malam hari diberitahunya lewat HP, akhirnya sebagian tidak mendapatkan informasi," ucap dia.