Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, anggota Tim Gabungan Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebelumnya akan kembali ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Sebab, ia memilih memimpin Jakarta tanpa dibantu TGUPP yang dibentuk oleh Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan.

“Kan namanya PNS ya. Kembali ke (SKPD). (Misalnya) kalau naungannya di biro SDM, ya kembali ke biro SDM atau kepegawaian,” kata Heru setelah upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (28/10).

Meskipun demikian, ia akan memikirkan lebih lanjut nasib para anggota TGUPP tersebut.

“Nanti kita pikirkan,” tambah Heru.

Sebelumnya, Heru menanggapi soal bakal melanjutkan keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di masanya memimpin ibu kota.

Saat ini, dia mengaku belum memikirkan apakah akan melanjutkan adanya TGUPP saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, keberadaan TGUPP tergantung selera masing-masing pejabat

"Ya TGUPP itu kan tergantung selera Gubernur masing-masing, dulu bagus, semuanya bagus, tapi saya belum terpikirkan," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10/2022).

Lebih lanjut, Heru menyampaikan bahwa kini ia tak menggunakan bantuan TGUPP semenjak lebih kurang sepekan menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta.

"Saya sih enggak ada," ujar dia.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada masa jabatan Anies Baswedan dibubarkan usai Anies tak lagi menjadi gubernur. Menurut dia, aksi TGUPP selama ini mengacaukan pembangunan Jakarta.

"TGUPP itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia, banyak merugikan," kata Prasetio di depan Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/10).

Prasetio pun mencontohkan pembangunan yang kacau. Ia menemukan infrastruktur jalan semakin pendek karena ada penambahan trotoar.

"Salah satu contoh, jalan di Jakarta ini sekarang pendek loh. Saya temukan di Kemang, ada tali air ditambahin trotoar, (trotoar) dilebarkan. Ternyata tali air itu tidak nyambung dengan trotoarnya. Jadi buntu di tengah-tengah. Akhirnya dampaknya banjir. Jadi harus rasional membangun," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Menurut Prasetio, pembangunan perlu dilakukan dari kawasan pinggiran Jakarta. Itu dilakukan agar adanya pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di tengah perkotaan.

"Mana sih yang perlu dibangun? Pinggir daerah di Jakarta juga semuanya harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma di tengah kota, hanya casing aja kelihatan bagus tapi di pinggir-pinggir jelek," kata dia.