Anak buah Jokowi akui masih buruk berikan pelayanan publik

Merdeka.com - Pemprov DKI mengaku sering mendapat pengaduan dari masyarakat soal buruknya pelayanan administrasi. Padahal, Gubernur Joko Widodo selalu menekankan pelayanan publik harus dilakukan dengan baik dan transparan tanpa ada pungutan.

"Sebagian masyarakat DKI mengeluhkan terkait pelayanan birokrasi yang tidak baik," aku Staf gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bidang hukum dan pengaduan masyarakat, Kamillus Elu, saat ditemui di Jakarta, Sabtu (16/11).

Jenis aduan beragam, meski yang paling sering masuk seputar masalah klasik yang sudah bertahun-tahun terjadi. Tapi setiap harinya, dipastikan ada saja aduan yang masuk.

"Pengaduan masyarakat yang datang langsung itu mencapai 1.134 orang. Dalam sehari itu ada 5 sampai 10 per hari yang langsung ketemu kami, " Ungkapannya.

Dengan berbagai aduan itu, Elu berjanji pihaknya akan terus melakukan perbaikan di seluruh lini birokrasi.

"Kami setiap hari menerima pengaduan masyarakat semua itu, tapi sambil berjalan kami berusaha melakukan perubahan dalam birokrasi tersebut," pungkasnya.

Berikut data tertinggi mengenai pengaduan masyarakat:

1. Bidang kesehatan, masalah pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS) ditolak rumah sakit, hingga masyarakat peserta yang harus membayar rumah sakit.

2. Bidang Pertanahan, masalah pembebasan lahan dan ganti rugi tanah antara pemda dan masyarakat yang memiliki tanah tersebut.

3. Bidang Pendidikan, kasus Kartu Jakarta Pintar (kjp) yang salah sasaran dan pungutan liar dari pihak sekolah.

4. Bidang perumahan, masalah rusun yang dimiliki lebih dari satu orang sehingga orang yang ingin menempati sulit menghuninya.

5. Pedagang, masalah seperti pedagang kaki lima yang direlokasi dan revitalisasi pasar jaya yang dikeluhkan para pedagang.