Alasan Pemprov DKI Belum Kembali Terapkan Ganjil Genap
Merdeka.com - Kebijakan atau aturan Ganjil-Genap (Gage) kendaraan masih belum diberlakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kebijakan itu ditiadakan sejak meluasnya wabah corona di Indonesia, khususnya Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, alasan belum diadakannya kembali kebijakan Gage tersebut. Karena untuk menghindari penumpukan penumpang pada kendaraan umum.
"Jadi begitu dibatasi lalu lintas, kendaraan pribadi, tentu ada shifting ke public transport dan itu yang tentu kita hindari penumpukan di angkutan umum," katanya di Polda Metro Jaya, Kamis (23/7).
Oleh karena itu, Dishub DKI masih terus melakukan evaluasi apabila ingin menerapkan kembali kebijakan tersebut. Karena, dalam kebijakan tersebut tak hanya memperhatikan dari segi lalu lintas saja, melainkan dari aspek lainnya.
"Jadi tidak hanya dari aspek lalu lintas saja, tetapi di sisi lain kita juga mempertimbangkan suplai ataupun kapasitas dari angkutan umum yang ada sekarang. Itu belum mampu untuk menampung shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum jika dilakukan pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap," ujarnya.
Lalu, untuk menghindari adanya penumpukan atau kepadatan kendaraan. Dishub DKI selalu bersiaga untuk mengatur lalu lintas bersama dengan Polda Metro Jaya.
"Kemudian sekarang, di sisi lain juga, dari aspek hulunya sudah dilakukan pengaturan, ada minimal dua shift yang pembagiannya adalah jam 7 untuk shift pertama, jam 9 atau jam 10 untuk shift kedua," terang Syafrin.
"Dengan pola itu, kita harapkan traffic atau lalu lintas di jalan itu lebih merata. Kemudian penumpukan di angkutan umum juga tidak terjadi, sehingga semuanya tetap menjaga protokol kesehatan, khususnya jarak aman," sambungnya.
Dia mengaku, meski sudah kembalinya sebagian aktivitas masyarakat atau pekerja ke kantor atau ke jalan. Lalu lintas di DKI Jakarta masih belum terlihat normal.
"Berdasarkan pantauan kami memang belum mencapai kondisi puncak sama dengan normal. Masih di bawah rata-rata 10 persen dari kondisi normal. Normalnya saya lupa datanya," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Langgar Ganjil Genap Tol Trans Jawa, Sebanyak 608 Mobil Pemudik Bakal Dikirim Surat Tilang
Aan menyampaikan dari laporan hari pertama, Jumat (5/4) sebanyak 608 kendaraan kedapatan melanggar aturan gage.
Baca SelengkapnyaGanjil Genap di Jakarta Ditiadakan selama Libur Natal, Catat Waktu dan Lokasinya
Dishub DKI Jakarta meniadakan ganjil genap selama libur natal 25-26 Desember 2023
Baca SelengkapnyaHasto Tegaskan Ada Menteri dari PDIP Siap Angkat Koper Keluar Kabinet Jokowi
Stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaGanjar soal Sirekap Dianggap Gagal: Kita Butuh Pengakuan KPU untuk Minta Maaf
Ganjar Pranowo menilai sistem SIREKAP besutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal.
Baca SelengkapnyaPentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu
Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaTak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaBerkali-kali Minta Jateng Dijaga, Ini Potret Hasil Survei Ganjar di 'Kandang Banteng'
Ganjar Pranowo menyampaikan Jawa Tengah (Jateng) yang menjadi lumbung suara PDIP di Pilpres 2024 harus dijaga
Baca Selengkapnya