Merdeka.com - Warga yang tinggal di kawasan Kampung beting, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, kini bisa bernafas lega. Setelah puluhan tahun menanti, kini mereka resmi memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Hari ini, KTP untuk 1.665 jiwa dan 715 Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan untuk warga di wilayah tersebut.

Penyerahan KTP dan KK akan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Purba Hutapea serta Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, Edison Sianturi.

Salah satu warga, Sukmawati (39) mengaku senang dengan adanya penerbitan KTP karena selama ini, dirinya sulit mengurus administrasi di instansi tersebut.

"Ya pernah mau daftar anak sekolah, jadi susah karena nggak punya KK, akte kelahiran, dan orangtua enggak punya KTP. Makanya mau enggak mau saya minta bantuan sama bang Ricardo selaku pengurus warga Kampung Beting di sini," ujarnya, Rabu (13/3).

Sukma menambahkan, apalagi selama ini ada penawaran dari oknum-oknum tertentu untuk membuat KTP dengan harga selangit. Sekarang ini, lanjutnya untuk mengurus program Pemprov DKI menjadi lebih mudah bagi keluarganya.

"Sebenarnya bisa saja kami punya KTP, banyak yang nawarin, tapi mahal, Rp 500.000, buat bikin satu KTP doang. Saya kan enggak punya uang kalau buat KTP harganya segitu," kata ibu yang bekerja sebagai buruh serabutan itu.

Keberadaan warga Tanah Merah sempat menjadi polemik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI bersikeras warga Tanah Merah tidak bisa mendapatkan hak kependudukan sebagai warga DKI Jakarta. Sebab, mereka menempati lahan yang bukan miliknya. Tanah itu milik Pertamina.

Tetapi, setelah Joko Widodo naik tahta sebagai gubernur DKI, dia langsung mengunjungi permukiman warga di Tanah Merah, Rawa Badak Atas, Koja, Jakarta Utara. Di hadapan seratusan warga, Jokowi berjanji akan segera membuatkan KTP yang selama ini tak kunjung dikabulkan.

"RT dan RW serta KTP untuk Tanah Merah di Kampung Beting akan segera diproses. Tapi proses itu perlu waktu, saya sudah perintah pak wali kota untuk segera diproses dan dilaksanakan," kata Jokowi kala itu.