Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta untuk menarik seluruh surat terkait reklamasi pulau C, D dan G. Tak hanya itu, Anies juga meminta kepada BPN agar menyerahkan data terkait HGB lahan reklamasi yang telah diterbitkan maupun yang sedang dalam proses penerbitan oleh BPN.

Anies menyampaikan telah menerima surat balasan dan BPN tak bisa menarik surat-surat yang telah diterbitkan terkait HGB tersebut. Atas jawaban BPN itu, Anies mengatakan akan menunjukkan bukti kepada Kementerian ATR/BPN bahwa ada kecacatan administrasi.

"Tadi malam kita sudah menerima surat jawaban dari Kepala BPN dan kita sedang mengkaji. Sekarang kita akan menunjukkan secara detail di mana saja cacat administrasi yang kemarin terjadi," jelasnya, Jumat (12/1).

Karena menilai ada cacat administrasi, maka penerbitan HGB itu bisa dibatalkan. Jika memang tak ada titik temu, pihaknya menempuh jalur hukum melalui gugatan ke PTUN. Namun ida sebagai gubernur bisa membuat keputusan dan membuat langkah baru dalam rangka mengoreksi langkah pemerintahan sebelumnya.

"Tapi bisa juga lewat pengadilan. Kami akan review lagi surat dari Kepala BPN. Nanti kita akan siapkan karena problem utamanya justru banyak pada aspek-aspek administrasi," jelasnya.

Saat pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia di Masjid Istiqlal sore tadi, Anies bertemu dengan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil namun tak ada pembahasan soal reklamasi ini. Namun, ia mengaku selalu menjalin komunikasi dengan Sofyan Djalil.

"Komunikasi kita tetap jalan terus. Jadi sebelum saya kirim surat saya sudah ketemu muka dengan pak Pak Sofyan," ujarnya.

Surat yang dikirimkan ke Kementerian ATR/BPN juga atas anjuran langsung Kepala BPN. Setelah surat itu sampai, ia mengaku ditelepon Sofyan Djalil.

"Setelah baca lalu Pak Sofyan telepon. Kita komunikasi terus dong jadi bukan enggak komunikasi," ujarnya.