Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan efisiensi anggaran. Salah satu dinas yang mendapatkan pemangkasan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta. Bahkan pemangkasan mencapai Rp 500 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Disparbud dalam rapat bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan anggaran Rp 1,2 triliun. Dana ini digunakan untuk mempromosikan Jakarta.

"Disparbud ngajukan anggaran Rp 1,2 triliun, tapi Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) hanya menganggarkan Rp 650-an miliar. Karena ada kegiatan yang nggak disetujui," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/12).

Dia menambahkan, pemangkasan ini dilakukan karena banyak kegiatan Disparbud DKI Jakarta dianggap tidak perlu. Harapannya agar kegiatan yang diselenggarakan langsung besar, tidak terpecah-pecah.

"Misalnya tadi kalau pariwisata maunya total sekalian besar. Terus kegiatan sosialisasi yang sejenis digabung. Dan untuk pariwisata sudah diputus," tutup mantan Walikota Jakarta Utara ini.

Kepala Disparbud Arie Budiman membenarkan adanya pemotongan anggaran. Bahkan, pemotongan dilakukan tidak hanya pada dinasnya, tetapi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Yang penting kami mencoba memanfaatkan yang tersedia secara optimal dan prioritas. Kadang pemangkasan itu cara memangkasnya harus hati-hati," ujarnya.

Namun, dia membantah, pemangkasan pada dinasnya telah dilakukan. Sebab pembahasan masih terus dilakukan antara pihaknya dan Ahok "Ini masih terus dibahas, kami masih pembahasan. Mana yang prioritas nanti kami bicarakan," tutup Arie.

Seperti diketahui, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso mengatakan, efisiensi kegiatan yang dilakukan dinas dan suku dinas sudah dilakukan. Pemangkasan kegiatan terjadi sebesar 30 persen hingga 50 persen.

"Ada 30-50 persen kegiatan per dinas dan sudin Jadi ada belasan ribu paling banyak dua puluh ribu kegiatan dari 54 ribu kegiatan yang diajukan," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/12).

Menurutnya, kegiatan yang dicoretnya merupakan tidak masuk dalam prioritas pembangunan dan pengerjaan tahun 2015. Dia mengatakan pencoretan itu telah mendapat persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).