Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menargetkan audit kerja sama pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang selesai bulan ini. Harapannya kontrak antara Pemprov DKI Jakarta dengan‎ PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) untuk pengelolaan TPST Bantargebang dapat segera berakhir.

"Mungkin dalam satu bulan ini bisa selesai audit (pengelolaan TPST Bantargebang)," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/5).

Ahok tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk itu audit menyeluruh dilakukan untuk mencari pelanggaran dalam pengelolaan TPST Bantargebang, walaupun Pemprov DKI melalui Dinas Kebersihan telah melayangkan dua surat peringatan (SP). SP 1 dikirimkan pada 25 September 2015 dan SP 2 dilayangkan pada 27 November 2015.‎

"Kami menghindari gugatan," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

‎Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menghapus kontrak dan menghentikan pembayaran tipping fee ke pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Namun, rencana itu tak bisa diterapkan sebelum ada audit independen.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan untuk proses audit, pihaknya telah menunjuk konsultan independen yakni Pricewaterhouse Coopers pada 22 April lalu. Konsultan ini nantinya yang akan melakukan audit kontrak kerja sama dan aliran dana yang masuk dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia selaku pengelola.

"Yang paling terbaru adalah telah ditunjuk Pricewaterhouse Coopers, sebagai konsultan independen untuk melaksanakan audit kontrak kerja sama antara pemprov DKI Jakarta dengan pengelola TPST," kata Isnawa saat dihubungi, Rabu (27/4).

Proses audit akan memakan waktu sekitar 30 hari. Menurutnya, langkah audit ini dilakukan sejak adanya rekomendasi dari Inspektorat DKI Jakarta dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Nantinya, hasil audit independen yang dilakukan Pricewaterhouse Coopers akan dibandingkan dengan audit dari BPK dan inspektorat. Hasil ini akan dijadikan bahan pertimbangan apakah kontrak dan pemberian tipping fee harus dihapus atau tidak.

Dia menambahkan, jika terdapat pelanggaran yang dilakukan pengelola terhadap pemberian tipping fee dan pelaksanaan kontrak, Pemprov DKI akan langsung melayangkan surat peringatan ketiga. Setelah diputus, pengelolaan TPST Bantargebang akan diambil alih Dinas Kebersihan DKI. Pihaknya akan merekrut tenaga ahli persampahan dan pengadaan alat berat berupa eskavator.

"Apabila terjadi pemutusan kontrak kerja sama, kami dinas kebersihan harus mengantisipasi pengelolaan sewa kelola. Kami yang pertama adalah tenaga kerja di sana akan kami rekrut menjadi pekerja lepas Dinas Kebersihan," tegas Isnawa.