Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memperkarakan siapa yang memasukkan anggaran 'Buku Trilogi Ahok' dalam APBD DKI Jakarta versi DPRD DKI. Dia meyakini pihak eksekutif tidak memasukkan anggaran tersebut dalam APBD.

Basuki atau kerap disapa Ahok mengaku tidak akan mengulik siapa pihak yang memasukan anggaran tersebut. Sebab dia menyerahkannya kepada penegak hukum agar lebih jelas.

"Buku itu ada di APBD versi DPRD. Makanya semua itu biar diproses hukum biar ketahuan siapa yang ngisi," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/3).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menyakini bukan bawahannya yang memasukkan anggaran tersebut. Terlebih mereka telah membuat perjanjian, barang siapa yang berpartisipasi dalam pemasukan anggaran ini akan dipecat.

Pernyataan ini disampaikan karena DPRD DKI Jakarta menuduh SKPD DKI Jakarta juga turut serta dalam adanya anggaran siluman.

"SKPD sekarang menyatakan tidak ikut loh. Makanya dia harus membuktikan SKPD ikut nggak. Saya bilang ke SKPD DKI kalau kalian ikut, silakan gabung sama DPRD lawan saya," ujarnya.

Suami Veronica Tan ini menjelaskan, SKPD DKI Jakarta tidak mungkin ikut main dalam penyusunan anggaran siluman karena menggunakan sistem e-budgeting. Sehingga tidak mungkin melakukan kecurangan. Tetapi dia tetap akan menyerahkan kebenarannya kepada penegak hukum.

"DPRD mengakui itu disusun bersama SKPD kan, sedangkan SKPD kami mengisi di e-budgeting tidak sama seperti itu. SKPD sudah buat surat pernyataan dia nggak ikut dan nggak main nih. Tinggal siapa yang nipu kan, makanya harus dibawa ke pengadilan," tutup Ahok.