Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sejak awal sudah memiliki firasat buruk mengenai pembahasan APBD DKI Jakarta 2015. Gelagat aneh DPRD DKI Jakarta ini dirasa saat rapat paripurna pada 27 Januari 2015.

Ahok mengungkapkan, kejanggalan pertama adalah tidak adanya print out APBD DKI Jakarta 2015 saat paripurna digelar. Sehingga dalam pembahasan anggaran senilai Rp 73,08 triliun tersebut tidak ada rincian penggunaannya.

"Saya heran, masak paripurna enggak ada berkas yang di-print out keluar. Mereka bilang gampang-gampang. Waktu dalam rapat ada enggak ketua dewan menyerahkan berkas Enggak ada. Itu masalahnya," terangnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/2).

Ternyata firasat buruk tersebut benar terjadi. Karena DPRD DKI Jakarta tiba-tiba mengeluarkan bundelan APBD DKI Jakarta 2015. Isinya pun bukan program kerja yang akan dilakukan oleh SKPD DKI. Karena pihak eksekutif mengisikan program melalui electronic budgeting (e-budgeting). Sehingga dapat terlacak.

Mantan Bupati Belitung Timur ini bingung dengan rencana yang dilakukan oleh pihak legislatif. Sebab ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 PUU-XI Tahun 2013 tentang pembahasan APBD pasca putusan MK dan penghematan serta permohonan anggaran belanja.

"Justru saya pertanyakan kenapa DPRD tiba-tiba keluarkan bundelan sendiri yang bukan diisi sama SKPD. Itu apa enggak melanggar? Kalau mereka anggap itu hak dia, sejak kapan DPRD nyusun APBD? Dia yang ketik loh anggaran di-crop 10-15 persen. Kami ada bukti semua. Ini dilakukan supaya masuk dananya dia yang Rp 12, 1 triliun," jelasnya.

Ahok mengatakan, dirinya juga selamat karena telah memiliki intelijen di dalam DPRD DKI Jakarta. Sehingga mengetahui gelagat anggota dewan yang merubah APBD DKI Jakarta setelah dilakukan paripurna.

"Pengesahan tiga hari mereka sibuk crop, sibuk sampai tengah malam. Untung kami punya intel nih, masukin excel potong 10-15 persen. Masukin duit versi dia, tanda tangan terus print out kirim ke saya. Dia ingin ini yang saya pakai kirim ke Kemendagri," ungkapnya.

Karena telah mengetahui rencana tersebut, Ahok segera menggugurkan draft dari DPRD DKI Jakarta, dan menggunakan draft hasil paripurna. Karena jika dia menuruti keinginan dari legislatif, maka percuma rapat paripurna yang dilakukan selama ini.

"Saya kirim yang sudah disahkan di paripurna bukan versi mereka. Kalau enggak mau begitu buat apa ada paripurna? Begitu ketok palu langsung kita kirim ke Kemendagri. Saya sudah putusin lebih baik diturunkan dari gubernur daripada Rp 12,1 triliun dipakai buat belanja yang enggak masuk akal," tutupnya.