Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta segera menerbitkan gaji terbaru PNS DKI Jakarta. Meski nominal yang ditawarkan cukup menggiurkan, bukan berarti itu bisa didapat dengan mudah.

Ada sejumlah persyaratan yang harus dilakukan PNS untuk menerima gaji mereka. Salah satunya tidak datang terlambat. Bila terlambat, akan dipotong Rp 500 ribu sebagai kompensasi kenaikan tunjangan kinerja daerah (TKD).

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tidak sepakat dengan aturan potongan Rp 500 ribu untuk PNS yang telat.

"Aku enggak tahu tanya aja ke Prof Suradika. Soalnya dia belum lapor ke saya. Kalau satu menit mah keterlaluan," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/1).

Dia menambahkan, seharusnya aturan ini dikaji dengan serius. Dia meminta DKI belajar pada sistem yang diterapkan di Kedutaan Besar Amerika Serikat.

"Kedutaan Amerika saja hitungannya jam kok! Satu jam, setengah jam baru dipotong," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun menegaskan, ada sanksi individu dan kolektif yang akan diterapkan mulai tahun ini. Sanksi individu dilihat dari presensi absen kerja. Apabila seorang PNS DKI Jakarta terlambat maka gajinya akan dipotong Rp 500 ribu setiap menitnya.

"Sebagai bentuk pengawasan, kami pertama akan ada sanksi individu. Kalau tidak berkinerja baik, absen telat akan dipotong cukup besar sampai Rp 500 ribu permenit," jelas Lasro.

Berikut ini prediksi gaji pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta:

Lurah: Rp 33.730.000

Camat: Rp 44.284.000

Kepala Biro: Rp 70.367.000

Kepala Dinas: Rp 75.642.000

Kepala Badan: Rp 78.702.000

Sedangkan gaji pejabat Fungsional/Pelaksana:

Pelayanan: Rp 9.592.000

Operasional: Rp 13.606.000

Administrasi: Rp 17.797.000

Teknis: Rp 22.625.000