Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan demo sopir bajaj ditunggangi oleh LSM. Hal tersebut membuat ada kesalahpahaman sopir bajaj dengan ketentuan aturan revitalisasi bajaj.

"Ada kesalahpahaman saja, jadi sopir-sopir bajaj diajak demo, saya nggak tahu yang datang jadinya bukan sopir bajaj, LSM orang ngaku punya bajaj ada bos juga yang biayain," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/7).

Politisi Gerindra ini mengaku hasil pertemuan dengan perwakilan sopir bajaj menyimpulkan bahwa pendemo menolak sistem rayon untuk bajaj. Namun, ia mengatakan penolakan mereka dapat terpenuhi asal dapat mengantar penumpang keluar rayon.

"Saya dengarkan dan saya bilang tidak bisa. Kecuali anda antar penumpang keluar rayon, tapi kalau tidak dirayonisasi, kan jumlah mesti ada ukurannya," katanya.

Ahok mengatakan, aturan pembatasan bajaj hanya 7 tahun tidak dibenarkan. Tetapi, memang sudah kewajiban bahwa bajaj lama harus diperbaiki.

"Mereka juga punya persepsi seolah-olah pak Pris itu main sama PT tertentu, kita cek enggak ada yang main," katanya

Ia justru menawarkan apabila ingin ikut tender tidak diperbolehkan per orangan, tetapi harus melalui badan dapat berupa koperasi atau PT. Apabila ada yang mengatakan PT dimonopoli oleh per orang tidak benar.

Ia mencontohkan seperti koperasi sejati mendatangkan dari China bukan merk dari India.

"Jadi kita sudah buka, mau datangkan dari swedia juga boleh, asal anda tender sebagai operator. Anda enggak ada koperasi, kami bikinkan koperasi gratis, kalau sudah punya ikut. Anda boleh bikin koperasi ikut tender. mereka engak mau ikut tender, katanya bukan uang negara," jelasnya.

Walaupun bukan uang negara tetap ada kuotanya. Sebab, Pemprov yang menentukan bajaj. "Sudah dilakukan kok, ini orang yang enggak puas saja tidak mau ikut, alasannya tidak mau ikut karena bukan pakai uang negara, kenapa harus ikut tender, yah itu kan tender yang berbeda," ucapnya.

Suami Veronica Tan ini malah menyamakan kasus Bajaj sama seperti kasus lurah Warakas. Pasalnya, lurah Warakas tidak mau mengikuti seleksi dan promosi terbuka karena tidak mengetahui konteknya.

"Ini sama lah kayak lurah warakas dulu enggak mau ikut seleksi promosi terbuka, mereka enggak ngerti masalahnya. Padahal ikut seleksi jadi tahu potensinya," tandasnya.