Ahok soal MAKI gugat kasus Sumber Waras: Dia pikir bisa paksa KPK

Merdeka.com - LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penanganan kasus RS Sumber Waras. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tak mau menanggapi berlebihan gugatan itu.

"Saya enggak gitu ngerti hukum ya. Tapi di undang-undang, kalau enggak salah pra peradilan bisa kalau udah tahap penyidikan bukan di tahap penyelidikan. Jadi bagaimana dia bisa menggugat sesuatu kalau belum ditindak penyidikan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/3).

"Dia pikir secara hukum bisa memaksa KPK supaya naik ke penyidikan, saya yakin KPK profesional. Kalau enggak ada barang bukti gimana mau naik ke penyidikan? Mungkin dia dengan cara itu mau menaikkan ke arah penyidikan. Ya enggak bisa dong," sambungnya.

Dia tak mau berprasangka buruk apakah gugatan ini dan kencangnya desakan kasus Sumber Waras naik ke penyidikan untuk menjegalnya di Pilgub 2017. Dia hanya menegaskan, kasus benar ada kesalahan dalam pembelian lahan Sumber Waras silakan audit BPK dibuka ke publik.

"Kalaupun mau menjegal di pilgub terlalu naif. Saya sudah bilang kalau bisa juga dibuka. Karena selama ini hasil pertanyaan BPK enggak boleh dipublikasi. Coba kalau dipublikasi orang juga akan ketawa mendengar maksa-maksa sesuatu yang jelas enggak ketemu," jelas Ahok.

"Kamu tanya aja sama orang pajak, orang pajak bisa ketawa kok. Oknum-oknum yang mau main ini enggak ngerti. Pasti dia pikir sertifikatnya sumber waras ini satu. Pas saya beli dibagi dua, makanya ini jadi tak punya jalan. Dia enggak ngerti, ini sertifikatnya beda. Bahkan yang nentuin jalan apa dari dulu ya sudah begitu. Makanya dia salah. Kalau dia bandingkan dengan jalan di belakang lagi lebih murah dari yang ditunjuk Tomang utara. Ada yang lebih murah NJOP nya kenapa enggak pakai itu aja? Itu aja sih," bebernya menjelaskan kembali soal proyek tersebut.