Merdeka.com - Demi mengatasi banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan normalisasi atas aliran sungai di Ibu Kota. Salah satunya Kali Sunter, kanal yang mengalir menuju laut dengan melintasi wilayah Koja, Jakarta Utara.

Namun, proyek normalisasi sungai yang didengungkan Pemprov tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Dengan kondisi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) berupaya mengoptimalkan kinerja seluruh dinas terkait.

"Normalisasi banyak hambatan, perumahan ini, perumahan ini. Makanya kita mau beresin. Kita langsung tugaskan dinas tata ruang untuk beresin, mana yang kewajiban pengembang, kamu ambil aja," ujar Ahok di Kantor Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/3).

Tidak hanya itu, Ahok juga telah mendorong Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi di lingkungan internalnya. Sehingga, Pemprov dapat mengetahui perkembangan selama pelaksanaan normalisasi sungai.

"Kita lagi minta dari PU untuk selalu rapat rutin terus lapor ke saya, sampai di mana sampai di mana kesulitannya. Kita tidak ingin lagi lewat tahun 2013, normalisasi tidak jadi lagi, alasannya kesulitan koordinasi dinas kan," tandasnya.

Terkait ganti rugi atas tanah yang terkena dampak proyek tersebut, Ahok telah meminta Wali Kota melakukan pendekatan kepada warga. Tidak disebutkan berapa nilai anggaran yang disiapkan Pemprov.

"Terus orang-orang yang mau kita ganti rugi, duitnya sudah kita kirim ke pak walikota, suruh P2B nya langsung bayar. Jangan ditunda-tunda tapi cepet aja. Kalau dibayar kan langsung urus administrasinya tinggal dipotong, supaya di PU cepet," tegas Ahok.