Merdeka.com - Hubungan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli terus memanas pasca proyek reklamasi Pulau G dihentikan sepenuhnya. Ahok, sapaan Basuki, masih mempersoalkan keputusan itu hingga menyurati Presiden Joko Widodo.

"Kita mau menanyakan soal kepastian izin pulau itu tafsirannya bagaimana. Karena kan dari beberapa kali Ratas, Keppres itu menyatakan dengan jelas izin reklamasi ada di tangan Gubernur," ujar Ahok saat di Balai Kota, Jumat (15/7).

"Tapi tafsiran di KKP dan Menko Maritim izinnya seolah-olah bukan di Gubernur," tambahnya.

Ahok menjelaskan, penghentian sepihak reklamasi Pulau G dirasanya tidak masuk akal, apalagi karena persoalan instalasi kabel dan jalur nelayan.

"Sekarang alasan Pulau G disetop karena kabel, jalur nelayan. Masuk akal enggak? Orang kanalnya lebar 300 meter kok," jelas Ahok.

Dia juga masih menunggu surat resmi dari Menko Rizal dan Presiden Joko Widodo untuk menyikapi reklamasi Pulau G. Mengingat pengerukan laut di teluk Jakarta tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995.