Ahok sebut ada bagi-bagi duit di balik pembelian lahan Cengkareng

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meminta masalah pembelian lahan di Cengkareng dituntaskan sampai selesai. Dia sebenarnya merasa kasus ini agak aneh, bagaimana mungkin Dinas Perumahan membeli lahan yang notabene milik DKI di bawah tanggung jawab Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Tanah tersebut belakangan diketahui memiliki dua sertifikat. Satu sertifikat atas nama Toeti Noeziar Soekarno.

"Makanya tanah ditipu juga. Saya juga heran, kenapa enggak diperiksa? Kan tanah itu bisa dilihat. Kan kalian yang beli," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/6).

Tanah itu dibeli Dinas Perumahan dengan harga Rp 648 miliar. Uang itu bayarkan dengan sistem kontan. Dari situlah Ahok merasa ada yang tak beres dengan pembelian lahan ini hingga dirinya sempat mencopot pejabat di Dinas Perumahan.

"Dia (Ika) ini kepala bidang yang ngatur duitnya. Duitnya ada di mana? Enggak tahu, disembunyiin. Makanya kita copot. Kenapa beli pakai tarik-tarik kontan? Pasti ada sesuatu, bagi-bagi duit ini," ucap Ahok curiga.

Dugaan itu ternyata benar. Ahok mendapatkan laporan dari anak buahnya ada uang Rp 9,6 miliar yang diberikan ke Dinas Perumahan. Meski Kepala Dinas Perumahan Ika Adji mengaku menolaknya.

"Nah saya makin curiga. Terus diteliti. Diteliti sih memang enggak ketahuan ya. Enggak ketahuan kita memang. Tanya sama dinas," katanya.

Penipuan baru terungkap setelah ada dinas mengeluarkan surat. Surat itu terdapat perubahan status tanah.

"Jadi suratnya itu dari lurah. Ini bener enggak tanahnya Dinas? Dinas jawab dong, bener tanah kita. Lalu diubah kalimatnya, itu bukan tanah kita, sewa, lalu keluarin. Ini udah belasan tahun ini punya kejadian ini," bebernya.

"Mungkin dari lurahnya, ini kayak mafia saja. Makanya kita meski selidikin kita bawa ke polisi. Kita sudah koordinasi dengan Bareskrim, terus waktu kita teriak, yang beli tanah gugat kita malahan ke pengadilan. Dia sebutin ada Rp 200 miliar yang dikeluarkan. Ini KPK sudah mencium waktu gratifikasi pembeli aslinya dapat duit lebih sedikit. Kan dulu saya panja sengketa tanah di Jakarta," jelas Ahok.

Dalam posisi ini, kata dia, DKI sudah dipastikan pemilik sah tanah itu. Karena saat digugat ke MA, DKI dinyatakan menang.

"Kita sudah menang, sudah kita kuasai, makanya kita enggak tahu ini, bawa pengadilan saja deh. Udah kesal saya," pungkas Ahok.