Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pelaksanaan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) dilakukan bulan ini. Namun, target itu sepertinya tak akan terealisasi.

Sebab, waktu pelaksanaan pembangunan MRT diperkirakan akan mengalami kemunduran karena terkendala proses administrasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku faktor utama yang menjadi pengganjal pembangunan MRT adalah adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 30 Tahun 2011. PP yang diterbitkan sekitar November-Desember 2011 itu berisi tentang kewajiban membuat persetujuan pinjaman (Loan Agreement) dengan Bappenas.

Dalam persetujuan tersebut harus mendapat revisi persetujuan dari DPRD dan Mendagri yang dalam hal ini harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sedangkan batas waktu Loan Agreement dengan Bappenas berdasarkan rekomendasi dari Mendagri pada 5 April lalu.

"Tapi karena ini nasional kita minta tolong ditunda," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (11/4).

Pihaknya mengaku baru mengetahui PP tersebut. Dia mengatakan pembangunan MRT sudah disetujui sejak 2007 lalu. Namun, persentase pengembalian utang pinjaman saat itu masih 42 persen untuk pemerintah pusat dan 58 persen untuk Pemprov DKI.

Di era Jokowi, porsi pengembalian utang menjadi 49 persen untuk pemerintah pusat dan 51 persen untuk Pemprov DKI.

"Musti diperbaharui lagi dong dari DPRD. Maksudnya saya yang Mendagri ini, Anda jangan tunggu DPRD. Ya dia simultan saja jalan karena kita didesak waktu. Kita kan butuh umumkan siapa pemenang, begitu kontrak kan tidak bayar. RKPP (Rapat Koordinasi Pelaporan Pembangunan) juga melarang ada diumumkan ini kalau kontrak tanpa uang tersedia. Uangnya sudah ada dalam bentuk komitmen sudah ada. Cairinnya musti persetujuan Bappenas juga. Nah ini itu nyangkut semua," papar Ahok.

Ahok mengatakan, Mendagri merekomendasikan pembangunan MRT harus berdasarkan pada PP tersebut. Namun, Jokowi dan Direksi MRT hanya mengetahui kalau pembangunan MRT dapat segera dijalankan.

"Kan ada PP yang mengatur itu, PP yang baru 2011. Direksi kita juga nggak tahu, pak gubernur pikirnya langsung disetujui saja. Jadi terkendala di administrasinya,"jelasnya.

Untuk itu, kata Ahok, Dirut MRT malam nanti sekitar jam 20.00 WIB menggelar rapat dengan pihak dari Kementerian Keuangan dan Direktur Anggaran dari Kementerian Dalam Negeri.

Ahok mengatakan, PP tersebut menimbulkan potensi diundurnya pembangunan proyek MRT. Sebab, jarak pengumuman tender dengan prosesi pembangunan 42 hari.

"Pemenang tender sudah tahu. Kami rahasia, tidak boleh diumumkan dulu kan. Jadi dipegang, yang penting kalau ini oke, Bappenas oke, langsung diumumkan, langsung bisa ada berapa hari lagi ada 42 hari lagi. Dari diumumkan ini butuh 42 hari loh baru bisa kontrak," ungkapnya.