Merdeka.com - Transparansi publik adalah hal yang selalu didengung-dengungkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sistem itu akan diterus diterapkan Ahok kepada jajaran dibawahnya untuk mencegah aksi kongkalikong atau permainan anggaran daerah.

Oleh sebab itu, Ahok memerintahkan jajaran kepala dinas untuk menolak menggelar rapat anggaran dengan DPRD apabila DPRD tidak mau melakukan rapat secara terbuka dan transparan. Ahok menginginkan setiap rapat kepala dinas bersama anggota DPRD, direkam menggunakan kamera video untuk kemudian diupload ke youtube.

"Saya sudah bilang ke SKPD, bila nanti rapat dengan DPRD dan mereka menolak untuk direkam atau di-upload ke Youtube enggak usah mau rapat," kata Ahok di acara 'Demokrasi Tanpa Korupsi' yang diselenggarakan oleh ICW di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (14/12).

Menurut dia, upaya itu penting dilakukan agar masyarakat mengetahui secara rinci kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kita berusaha seluruh dinas kalau bahas anggaran dengan DPRD kita unggah ke youtube. Kalau tak mau, gak usah rapat," jelas Ahok.

"Jakarta kita buat tak rahasia. Rapat tata ruang kita upload ke youtube, kalua kita buka, kita enggak berani macam-macam," tandasnya.