Ahok: Penghapusan dana bantuan haji ancam bisnis katering

Merdeka.com - Anggaran bantuan jamaah haji bakal dihapus dari APBD DKI Jakarta tahun 2013, hal ini berdasarkan koreksi APBD dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Gamawan beralasan, urusan agama bukanlah urusan pemerintah daerah, melainkan urusan pemerintah pusat. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memanfaatkan dana CSR perusahaan yang dihibahkan ke Pemprov DKI.

"Ya masalah sih, kalau dana haji dihapus, kan masalah. Bisa pakai CSR kalau mau. Enggak boleh, gimana mau melobi (Mendagri)," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (26/3).

Menurut Ahok, kebijakan tersebut bisa mengancam hilangnya pelayanan bus dan katering bagi 8.200 jamaah yang tahun ini berangkat ke Tanah Suci. Namun, Ahok mengaku tidak akan berusaha bernegosiasi mengenai masalah anggaran haji tersebut kepada Mendagri. "Enggak boleh, kenapa mesti melobi," terangnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pun menyatakan tidak akan berupaya melobi Mendagri, dan memilih mengikuti aturan yang sudah ada.

"Tidak ada lobi, saya hanya ikuti aturan. Jika ternyata anggaran haji di APBD menyalahi aturan, saya akan laksanakan. Yang penting aturan," kata Jokowi.

Sementara, Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Marullah Matali mengemukakan bahwa Pemprov DKI belum memutuskan mencabut anggaran untuk katering dan transportasi jamaah haji Jakarta di Mekkah.

Untuk diketahui, tahun ini alokasi anggaran bantuan jamaah haji asal Jakarta yang tercantum di APBD DKI sebesar Rp 17,9 miliar untuk 8.200 jamaah. Dengan rincian, dana untuk katering sebesar Rp 15,2 miliar dan biaya transportasi jamaah haji di Mekkah Rp 2,7 miliar.