Merdeka.com - Untuk mendapatkan Kartu Jakarta Sehat (KJS), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengeluarkan aturan baru. Aturan tersebut berupa kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yakni warga DKI harus berusia 3 tahun.

"Kita sedang siapin peraturan, nanti penduduk yang KTP asli yang KTP nya belum 3 tahun, di Solo dilakukan oleh pak Jokowi, itu tidak bisa mendapatkan KJS, KJP, rumah susun, maupun PKL, kita stop. Tidak bisa. Jadi lebih jelas kan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai kota Jakarta, Rabu (10/4).

Hal tersebut terkait dengan penemuan Dinas Kesehatan DKI Jakarta adanya indikasi 16 Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dari pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) beberapa waktu lalu. Ahok pun membenarkan kecurigaan terhadap penggunaan beberapa KTP palsu guna memperoleh pelayanan KJS.

"Jadi dicurigai KTP palsu karena foto ditempel disahkan lagi di kelurahan. Sementara Kartu Keluarga (KK) nya tidak ada. Sekarang terjadi perkembangan banyak sekali orang membikin KTP DKI, baik yang palsu ataupun Aspal untuk mendapatkan fasilitas KJS," jelasnya.

Dirinya khawatir nantinya penyalahgunaan tersebut bisa menambah penduduk Jakarta kelas miskin yang meminta fasilitas Jakarta yang seharusnya diutamakan untuk penduduk asli DKI. Untuk itu, Pemprov akan melakukan menginstruksikan kepada seluruh puskesmas mengecek terlebih dahulu keaslian KTP pasien yang mendaftar KJS di kecamatan dan kelurahan masing-masing.

Termasuk pengecekan e-KTP dengan memakai scanner khusus. Di setiap puskesmas akan disediakan alat scanner KTP untuk membaca hologram, apakah asli atau tidak. Ahok mengatakan harga alat tersebut berkisar dari Rp 20-50 ribu.

"Terus yang palsu, kita cek. Nanti semua puskesmas itu cek di kecamatan dan kelurahan. Termasuk hologram, itu dia akan cek, kalau ketauan palsu, maka mereka akan telepon polisi untuk ambil tindakan pidana. Bisa saja oknum kelurahan main kan. Pasti orang mulai takut karena dipidana. Jakarta kalau nggak kayak gitu susah," tandasnya.