Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melarang kepada yayasan di seluruh Indonesia untuk menerima dana bantuan sosial (bansos). Yayasan-yayasan diperbolehkan menerima dana bansos pasca pileg dan pilpres karena untuk menghindari praktik politik uang.

"Jadi kepada yayasan yang seluruh ada di Indonesia, untuk menerima dana bansos atau hibah pasca pileg dan pilpres. Kalau tidak nanti akan dicurigai sebagai money politic," kata Ahok seusai memimpin Rapim di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (12/5).

Dalam masalah ini, Ahok mengikuti instruksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya sudah melarang Pemprov DKI untuk memberikan dana ke yayasan-yayasan agar tak ada kecenderungan praktik korupsi.

"Kita dilarang KPK untuk memberikan dana ke yayasan seperti KONI, atau komisi-komisi yang lain, gak boleh dikasih, kan jadi salah menafsirkan. Karena itu ada ketakutan, kalau terlibat korupsi gimana," ujarnya.

"KPK juga menyarankan untuk mengawasi aliran dana bansos dan hibah itu, jangan sampai sampai ke yayasan perorangan," imbuh Ahok.