Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pegawainya. Menurut Ahok , sanksi tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) yaitu sanksi pidana.

"Kita enggak bisa, itu sudah ada dalam peraturan menteri akan diberi sanksi pidana," ujar Ahok di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

Menurut Ahok , perusahaan banyak yang tidak peduli dengan gaji pegawainya yang kecil. Lantaran, permintaan untuk lapangan kerja terlalu besar. Untuk itu, Ahok bakal menaikkan kemampuan orang sehingga gaji yang diterima orang tersebut meningkat atau ideal.

"Coba lihat kalau kamu sudah kerja di bank atau di kantor-kantor, kamu sudah dapat tinggi kan. biasanya yang ditekan itu yang jaga toko, atau jaga apa, itu yang jadi masalah. Makanya kita mesti mulai, idealnya itu PRT itu juga mesti digaji dengan baik. Kalau ini semua jalan, sampai suatu hari orang yang pas-pasan enggak bisa punya pembantu. Sekarang itu, pembantu itu digaji kecil sekali, cuman dikasih makan tidur, itu enggak pantas dan mesti kita naikkan pelan-pelan. Itu tugas pusatlah," kata dia.