Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan survei terhadap Kebutuhan hidup layak (KHL) untuk buruh di Jakarta.

"Buruh itu harusnya berpatokan dengan KHL. Kalau naik Rp 500.000, sekarang mau naik Rp 700.000, kalau minta kamar yang Rp 500.000 terus bisa Rp 3 juta ya harus survei dulu," ujar Ahok yang ditemui di Balaikota, Jakarta, Jumat (18/10).

Ahok menegaskan Pemprov DKI Jakarta juga bersedia melakukan diskusi kepada kelompok buruh terhadap pola hidup di Jakarta. Menurut dia, gaya hidup buruh di Jakarta harus sederhana.

"Kita bisa bedebat. Baju dalam pakai merk Alisan atau yang mana. Maklum bangsa kita itu bersaingnya pas-pasan. Mangkanya kita harus sederhana," tegas dia.

Dia menambahkan jumlah Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan akan naik dibanding UMP pada periode bulan Juli lalu. "Putusan KHL diatas UMP, Sekitar Rp 2,3 juta," pungkas dia.

Pemprov DKI sendiri bersikukuh akan menggunakan 60 komponen penghitungan KHL, sehingga UMP yang dituntut buruh senilai Rp 3,7 juta dirasa sulit terwujud. Pemprov DKI sendiri menetapkan kesejahteraan melalui penyediaan rumah susun bagi buruh pemilik KTP DKI.