Ahok pastikan bertemu Menteri Tjahjo bukan tanda damai dengan DPRD
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Komunikasi ini terkait perbedaan APBD 2015 DKI Jakarta antara pemprov dan DPRD.
Basuki atau kerap disapa Ahok menegaskan, komunikasi ini bukan awal dari adanya kompromi antara pihaknya dan legislatif. Sebab langkah ini juga mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo.
"Kami tetap tidak ada kompromi, Pak Presiden dan Mendagri juga tidak minta kami kompromi," tegasnya di Kantor Kemendagri, Rabu (4/3).
Dia menjelaskan, permintaan Jokowi dan Tjahjo kepadanya hanya selalu menerapkan transparansi dengan sistem e-budgeting.
"Mereka minta adalah tetap e-budgeting, semua anggaran sesuai RPJMD, KUAPPAS dan sesuai dengan pembangunan DKI," tutup Ahok.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaTerungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo
Ahok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaJawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri
AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Dikabarkan Lantik Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam Besok Pagi
Kabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaBeda Pendapat dengan Ahok, JK: Jokowi Paling Hebat Kerjanya Blusukan
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan
Besar gaji pokok yang diterima semua menteri yang menjabat yakni Rp5.040.000 per bulan.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaKisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya