Merdeka.com - Seleksi dan promosi terbuka untuk kepala puskesmas mekanisme akan sama dengan penyeleksian lurah dan camat. Hal tersebut dilakukan untuk menguji kompetensi dari PNS yang ada.

"Tidak ada yang nyalahin aturan kok. Ini justru untuk mengetahui kompetensi daripada PNS di bidang kesehatan dan pendidikan," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/6).

Mantan anggota Komisi II DPR ini mengatakan persoalan seleksi dan promosi terbuka sudah selesai dan tidak menyalahi aturan.

"Sama sudah selesai, kan kita tidak ada yang nyalahin aturan, tanya sama Pak Made (Kepala Badan Kepegawaian Daerah)," ucapnya.

Ahok menegaskan agar pemilihan kepala puskesmas ini tidak dipolitisasi. Adapun persyaratannya harus dokter dan sarjana kesehatan masyarakat.

"Kita kan seleksi dan promosi terbuka supaya fair kenapa jadi kepala puskesmas jangan dipolitisir. Syaratnya mesti sarjana kesehatan masyarakat mesti dokter," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKD I Made Karmayoga mengatakan lelang kepala puskesmas baru merupakan ide dan gagasan. Sehingga, tim khusus untuk panitia tersebut belum dibentuk. "Ini baru gagasan saja, belum dibentuk tim khusus," ucap Made.

Jumlah puskesmas di Jakarta ada 359, terdiri dari puskesmas tingkat kecamatan 44, tingkat kelurahan 296. Sedangkan puskesmas rawat inap sebanyak 19.

Namun, kepala puskesmas di tingkat kelurahan dan kepala puskesmas rawat inap golongannya tidak sesuai dengan Keputusan Menteri kesehatan yang mensyaratkan harus lulusan S1 Kesehatan, harus mengikuti diklat penunjang pelayanan medis.