Merdeka.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak memberikan izin pengajian di Lapangan Monas menuai pro kontra, tidak hanya di kalangan masyarakat tapi juga di kalangan politisi.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi munas Surabaya, M Romahurmuziy mengatakan, jika Ahok tidak memberikan izin pengajian di Monas, maka peraturan tersebut berlaku juga bagi semua kegiatan yang sifatnya pemusatan massa.

"Prinsipnya sebuah kegiatan tidak boleh mengganggu ketertiban umum, bila kemudian atas pandangan mengganggu ketertiban umum itu Monas tidak bisa disterilkan gubernur harus konsisten untuk tidak menggunakan Monas dalam kegiatan apapun," kata Romy saat jumpa pers usai membuka Rapimnas PPP ke-III di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Rabu, (28/10).

Romy juga meminta Ahok untuk konsisten menerapkan peraturan itu tidak hanya untuk kegiatan agama namun dalam setiap kegiatan bila takut berpotensi mengganggu ketertiban umum.

"Karena prinsipnya adalah sarana berkumpulnya massa yang dikhawatirkan mengganggu properti milik negara yang ada di sana sehingga konsistensi akan ditagih sampai apapun. Mau pengajian, mau senam bersama atau yang sifatnya pemusatan massa tidak boleh dilakukan," tegas Romy.