Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menginginkan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) tidak dipersulit. Alasannya adalah, karena sejauh ini amdal menghambat keluarnya izin yang akan dikeluarkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta.

Ahok mengatakan, untuk suatu wilayah yang izin amdalnya sudah terpenuhi, seharusnya tidak membutuhkan amdal lagi. Yang dibutuhkan hanya pembuatan dokumen upaya pemantauan lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan (UPL-UKL).

"Untuk sebuah wilayah yang sudah ada amdal kan kita buat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sudah ada amdal harusnya untuk mendirikan sesuatu hanya butuh UPL-UKL saja," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (22/1).

"Diuji, apa yang mau diuji, gedung ini sudah bikin amdal sekeliling masa bikin gedung sebelah pakai amdal lagi," sambung Ahok.

Ahok mengaku heran, pasalnya Pemprov DKI Jakarta telah memiliki dasar yang jelas yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 mengenai RDTR dan Pengaturan Zonasi.

Dia menilai Perda ini sudah cukup untuk mengatur tata ruang di Jakarta sehingga tidak perlu lagi menggunakan izin amdal. Ahok juga mengaku telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait masalah ini.

Ahok menuding pihak Kementerian Lingkungan Hidup telah mendahului Undang-Undang dengan Peraturan Menterinya. Karena, menurutnya, izin penghapusan amdal ini menjadi terganjal Permen, padahal UU memperbolehkan.

"Nah itu yang saya laporkan kepada presiden, masa tafsiran UU ditafsirkan berbeda oleh Permen LHK bagaimana kita mau mengejar ease of doing business (EODB) yang peringkat 40, kalau urusan amdal harus berbulan-bulan untuk sidang macam-macam," pungkas orang nomor satu DKI ini.