Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, hanya bisa menghela napas melihat pertikaian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan anggota dewan. Dia heran kenapa kisruh keduanya tak kunjung beres.

Ahok, sapaan Basuki, mengaku sudah lama mengenal Prasetyo. Soal ribut-ribut dirinya dan DPRD, Ahok tak masalah dengan sikap Prasetyo membela dirinya atau memihak pada DPRD.

"Memang sama dia temen. Tapi dia terlalu baik, semua mau temen, kalau temen lagi berantem, dia harus pilih bela dan di posisi mana? Enggak bisa semua kamu belain," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/2).

Dia pun tak mau ambil pusing saat Prasetyo menilai dirinya tak beretika. Etika yang dimaksud soal sikap Ahok melangkahi DPRD soal penyerahan APBD DKI ke Kemendagri.

"Makanya yang dibilang saya enggak bisa jaga etika itu etika yang mana, etika temen-temen lu yang enggak bener. Makanya saya bilang, Anda harus pilih, hidup ini pilihan, harus pilih. Sekarang saya juga harus pilih lebih baik jadi gubernur, baik-baik sama DPRD atau amankan APBD? Kalau saya memilih lebih baik enggak jadi gubernur asal uang di APBD tidak disusupkan, itu aja, hidup ini pilihan," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo mengeluhkan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak beretika. Karena Ahok mengirim APBD DKI Jakarta 2015 ke Kemendagri tanpa persetujuan ketua dewan dan mengabaikan pembahasan.

Prasetyo sebenarnya sepakat dengan rencana dan ide-ide Ahok? untuk membangun Jakarta. Terutama untuk terobosannya. Tetapi, dia tidak dapat menerima pernyataannya yang meledak-ledak dan terkadang menuduh sembarang.

"Saya sepakat dengan ide-ide Ahok. Saya suka karena punya terobosan. Kami bisa buktikan di mana-mana. Tetapi etika dia sebagai pemimpin itu yang tidak dia punya. Saya selalu jagain dia loh, tapi masa saya dibilang oknum. Kan gila. Sampai kapan saya jagain dia terus," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/2).

Dia mengungkapkan, dirinya dan Ahok memiliki posisi jabatan yang sama, jabatan politik. Sehingga tidak mungkin permasalahan dalam APBD DKI Jakarta 2015 tanpa melakukan pembicaraan. Sebab banyak program yang tidak dimasukan merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan hingga provinsi.

"Kan itu dari Musrenbang dan reses. Buat apa ada reses. Kami melakukan reses dibiayain negara loh. Untuk melihat masalah di bawah. Saya turun ke bawah loh," tegas politisi PDI Perjuangan.