Merdeka.com - Pro kontra penerapan SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW di DKI masih terus berlanjut. Sejumlah RT dan RW masih melakukan penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama justru mengatakan sebaliknya. Basuki yang akrab disapa Ahok ini justru mengatakan ada seorang ibu RT yang memotret kegiatan peresmian RPTRA di Kelurahan Harapan Mulya, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk upload di aplikasi qlue.

"Tadi ada ibu RT yang foto kegiatan ini katanya mau lapor ke qlue," kata Ahok usai peresmian RPTRA Harapan Mulya di Kelurahan Harapan Mulya, Jakarta Pusat, Rabu (1/6).

Ahok menuturkan jika ada RT atau RW yang tidak mau melaporkan kondisi masyarakat lewat qlue, sebaiknya tidak menerima uang intensif tersebut. Sebab kata Ahok, jika tidak mengikuti sistem, sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan penggunaan uang yang dianggarkan di APBD.

"Kalau ada yang menolak ya sudah, berarti mereka enggak akan dapat uang itu. Jadi sistemnya kali mau pakai uang itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sudah dikasih uang tapi enggak mau buat laporan ya enggak usah jadi RT RW saja," ungkap Ahok.

Menurutnya konsep RT dan RW sudah berubah. Para pemimpin wilayah ini memiliki tugas sebagai pemerhati warga. Jika RT RW tidak menjalankan amanat tersebut, lurah akan mencarikan orang yang mau menjadi pemerhati warga.

"Nanti biar Lurah cari orang yang mau jadi pemerhati warga. Kita kasih pelatihan kok. SMS, Facebook saja bisa, qlue itu lebih mudah daripada sms ke lurah atau camat," tutur Ahok.

Sebenarnya, kata Ahok, pelaporan lewat qlue lebih mudah karena cukup mengirim foto saja. Tak perlu lagi menjabarkan laporan secara detil dalam pelaporan tersebut.

"Kenapa lebih mudah, karena lewat SMS harus sebut nama, wilayah, kamu nemu sampah kamu harus jelasin lokasinya. Kalau lewat qlue kamu tinggal foto beres," tutup Ahok.