Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak setuju dengan keputusan pemerintah pusat yang membatasi penjualan solar bersubsidi di beberapa daerah. Ahok mengatakan seharusnya pemerintah pusat membatasi BBM bersubsidi jenis premium bukan solar.

"Yang saya kritik itu kenapa yang Anda batasin solar? Yang ada kamu batasin bensin subsidi dong. Kan yang dipakai mobil pribadi kan bensin subsidi bukan solar," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (6/8).

Dia juga mempertanyakan penggunaan Radio Frequency Identification (RFID) atau alat untuk membatasi penggunaan BBM yang hanya dipasang di truk-truk dan kendaraan lain yang berbahan bakar solar. Hal tersebut dapat berimbas pada harga-harga kebutuhan pokok lantaran truk tersebut lebih banyak mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, Ahok menagih janji pemerintah pusat terkait mobil LCGC yang tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. "Kok RFID habisin duit banyak terus pasang di truk? Harusnya dipasang di mobil pribadi. Untuk kontrol. Itu yang saya kritik. Saya tantang dia (BPH Migas). Kenapa lu cabut subsidi cuma di solar? Itu ganggu harga bahan pokok," kata dia.

Sebelumnya, Surat Edaran BPH Migas Nomor 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014, tentang pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, ada 4 cara yang ditempuh, sebagai langkah pengendalian. Mulai dari peniadaan solar bersubsidi di Jakarta Pusat terhitung 1 Agustus. Pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi di seluruh SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali mulai tanggal 4 Agustus 2014 akan dibatasi dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 08.00 WIB.

Tidak hanya di sektor transportasi, mulai tanggal 4 Agustus 2014, alokasi solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) juga akan dipotong sebesar 20 persen dan penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 GT. Selanjutnya, terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2014, penjualan premium di seluruh SPBU yang berlokasi di jalan tol ditiadakan.