Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok geram lahan Monas diperjualbelikan Rp 200 juta untuk PKL

Ahok geram lahan Monas diperjualbelikan Rp 200 juta untuk PKL Razia PKL di Monas. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pembersihan Monumen Nasional (Monas) dari pedagang kaki lima (PKL). Sebab mereka bukan berasal dari Jakarta. Terlebih PKL ini telah berani menjual lapak mereka hingga Rp 200 juta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya akan melakukan penertiban untuk PKL di Monas. Sebab setelah ditelusuri olehnya, kebanyakan PKL yang berjualan di Monas bukan berasal dari Jakarta, melainkan pendatang.

"Sekarang mereka KTP mana yang jualan. Semua di data. Itu dulu berapa jumlahnya? Sekarang beranak pinak jumlahnya 300-an. Ya udah Jakarta, kami tahu mana yang tipu mana yang enggak," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/12).

Bahkan, dia menduga terjadi transaksi jual beli lapak berjualan di Monas. Dan ini harus diberantas hingga ke akarnya. Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini bingung, sebab harga lapak tersebut mencapai Rp 200 juta.

"Orang Jakarta banyak yang sok pinter, ternyata dijual. Makanya kami kontrol dagang di Monas jual kios 200 juta ya dijual kiosnya, itu masalah di sana," tegas Ahok.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kukuh Hadi mengatakan bahwa pihaknya telah siap melakukan pembersihan PKL di Monas. Bahkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Monas untuk melakukan razia PKL.

"Kami sudah siap. Satpol PP akan terus membersihkan Monas dari PKL. Tanpa instruksi gubernur-pun kami akan melakukan pembersihan. Untuk waktunya sudah ada koordinasi sama UPT Monas," tegasnya.

(mdk/gib)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi

Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ahok Kembali ke Politik, Timnas AMIN: Kalau Mengikuti Perubahan Menguntungkan Buat 01
Ahok Kembali ke Politik, Timnas AMIN: Kalau Mengikuti Perubahan Menguntungkan Buat 01

Ahok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Ahok Blak-Blakan soal Peluang Koalisi Ganjar dengan Anies Jika Ada Putaran Kedua
Ahok Blak-Blakan soal Peluang Koalisi Ganjar dengan Anies Jika Ada Putaran Kedua

Ahok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ahok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya
Ahok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya

Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.

Baca Selengkapnya
Kisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan
Kisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan

Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Aksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak
Aksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak

Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo Bela Jokowi Disebut Tak Bisa Kerja: Siapa Sih yang Mau Dengar Ahok Sekarang?
TKN Prabowo Bela Jokowi Disebut Tak Bisa Kerja: Siapa Sih yang Mau Dengar Ahok Sekarang?

TKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.

Baca Selengkapnya
Ahok Sempat Ditawari Masuk PSI Usai Bebas Penjara: Saya Tolak
Ahok Sempat Ditawari Masuk PSI Usai Bebas Penjara: Saya Tolak

Ada asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.

Baca Selengkapnya