Ahok duga korupsi trotoar di Cilandak karena kurangnya pengawasan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi pembangunan trotoar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ahok sapaan akrabnya menduga korupsi ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan.

Meskipun perencanaan proyek itu sudah dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting, sistem ini tidak bisa mengawasi pelaksanaan di lapangan.

"E-budgeting enggak bisa enggak bisa ngawasi di lapangan dong. Makanya kita ada bayar biaya bayar konsultan," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Selasa (3/5).

Untuk melakukan pengawasan, Ahok pun menggunakan jasa konsultan. Tapi, dia menduga konsultan yang disewa itu lalai dan kurang teliti mengawasi pembangunan proyek trotoar itu sehingga terjadi praktik korupsi.

"Makanya kadang-kadang itu saya katakan, kadang-kadang konsultannya yang kita bayar itu tidak melakukan pengawasan. Begitu dia begitu ya panggil saja aparat," klaim Ahok.

Seperti diketahui, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Sarjono Turin mengungkapkan adanya tindak pidana kasus korupsi pada pembangunan trotoar di Jakarta Selatan. Pihaknya menaksir, negara mengalami kerugian senilai Rp 3,5 miliar akibat proyek itu.

"Saya umumkan saat ini kami tengah menyidik kasus korupsi pembangunan trotoar di Jakarta Selatan. Diduga kerugian negara Rp 3,5 M dari alokasi proyek Rp 13 M," kata Sarjono di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (2/5).

Menurut Sarjono, kasus pembangunan trotoar itu dinilai tidak sesuai klasifikasi. Sebab, dana sudah dicairkan pada pemegang tender tetapi oleh pihak pemenang dikerjakan oleh pihak lain.

"Kasus pembuatan trotoar tidak sesuai dengan klasifikasi dan dananya sudah cair. Hal ini dilakukan oleh PT. IM dengan pengguna anggaran Sudin Bina Marga Jakarta Selatan," ujar Sarjono.

Proyek ini menggunakan anggaran dana tahun 2013. Seharusnya, proyek yang dilakukan selama 45 hari kalender yang berakhir ada Desember 2015. Namun fakta di lapangan berbeda.