Ahok: DPRD yang kritik KJS tak paham UU

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai DPRD melawan Undang-Undang BPJS. Pasalnya, sistem INA CBGs yang membuat sistem paket untuk pengobatan.

"Kalau DPRD menyalahkan INA CBG,S berarti DPRD DKI bisa melawan undang-undang," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/5).

Politikus Gerindra ini mengatakan DKI rela melakukan uji coba INA CBGs melalui KJS per April ini, sehingga dari hasil tersebut tahun depan dapat dikatakan kalau INA CBG'S banyak ditolak oleh swasta.

"Kalau hanya nolak secara mulut tidak bisa. Itu harus dibuktikan. Alasannya kenapa kan mau uji coba. Iya bisa saja orang 2014 orang nolak kalau berantakan. Ini kan butuh waktu dua bulan untuk membuktikan INA CBS itu tidak cukup," jelasnya.

Menurutnya, pelayanan dari rumah sakit bukan tidak sabar, tetapi sudah tidak tahan dengan sistem sehingga akhirnya menolak. Ia berharap 14 rumah sakit yang menolak secara lisan untuk bertahan terlebih dahulu.

"Jadi harus tahan dulu sampai akhir Mei. Jadi kita bisa lihat per kasus. Tidak lengkap. Kalau rumah sakit ini kan harus dicocokin. Penanganan harus berapa. Itu yang dia bilang gitu," ungkapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan dulu Rp 50 ribu premi asuransi untuk 1,2 juta jiwa sedangkan 3,5 juta jiwa menggunakan SKTM. Untuk saat ini, 4,7 juta jiwa dicover Rp 23 ribu dengan sistem INA CBGs yang ternyata banyak dikeluhkan oleh pihak rumah sakit terutama dokter.

"Bukan saya yang bikin, kamu enggak boleh protes. Tapi ini kalian dokter yang bikin. Kalian kan sudah sepakat dengan biaya seperti ini. Pak INA CBG'S cuma Rp 1,2 juta kami punya operasi Rp 1,5 juta tapi rumah sakit yang ini bilang tidak bisa. Maka kita mau ketemukan kita kasih dua bulan. Kita lagi ngatur waktu Kita janjikan ahir bulan ini tanggal 29 Mei," terangnya.

Untuk itu, ia akan duduk bersama dengan Kemenkes dan pihak rumah sakit untuk meneliti apakah metode INA CBGs merugikan rumah sakit.

"Tapi kita harus mengerti karena ada rumah sakit yang mesti bayar gaji kecil pas-pasan berantakan kan. Mungkin itu ada biaya yang lebih besar. Kita belum bisa putuskan sebelum evaluasi datang," tandasnya. (mdk/war)