Ahok: Bisa saja PPD dibeli Rp 1
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta positif membeli Perum PPD untuk dijadikan BUMD sebagai pengelola transportasi massal, terutama program hibah bus sedang. Meski masih menunggu keputusan dari Menteri Keuangan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mantap membeli perusahaan bus itu
"Itu kita beli, harus beli, nanti Menkeu, bisa saja kita beli satu rupiah. Artinya mau kita beli, tapi kalau pusat mau dihibahkan kepada kami, kami juga tidak gratis kan, kami harus menanggung utangnya, kan dia punya utang pada pihak ketiga, dan itu yang harus ditanggung," ujar Ahok usai rapat dengan Dirut PPD di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/4).
Menurut Ahok, PPD akan menjadi BUMD yang memberikan keuntungan. Sedangkan, pemberi pelayanan ada di Transjakarta. Proses akan dibeli atau dihibah tergantung Menkeu, Ahok mengaku saat ini Pemprov sudah mengajukan surat tersebut ke Menkeu.
"Sudah kita sudah kirim surat. Ya artinya sudah acc (persetujuan untuk dibeli), sambil nunggu surat lah," katanya.
Ahok mengatakan, dalam pertemuan tadi meminta PPD untuk meneliti ulang tentang utang piutang. Pasalnya, Ahok tidak mau nantinya setelah menjadi BUMD ada kekeliruan.
"Jangan sampai begitu kita ambil, tiba-tiba ada orang mengeluarkan utang, makanya mesti BPKP kirim surat yang terdaftar punya utang, kamu ada utang di PPD ya kamu harus tagih, karena kalau tanpa BPKP kami bahaya, jadi nanti kalau BPKP sudah ada audit dan ditutup, baru akan kami ambil alih," terangnya.
Ahok mengaku hasil hitungan lalu utang PPD sekitar Rp 150 miliar setelah mengoreksi Rp 200 miliar. Sedangkan, tanah yang dimiliki oleh PPD lebih menguntungkan Pemprov. "Tanahnya dia, dengan harga sekarang, pemprov untung, kan pemprov mencari lahan lahannya luas-luas berarti kan kita untung," katanya.
Sementara itu, pembayaran utang dapat dilakukan melalui APBD. Namun, semua tergantung persetujuan dari DPRD. "Kecuali DPRD tidak setuju. Kalau setuju ya kita minta BUMD kita ada, saham kita di situ, ya sudah," jelasnya.
Soal pergantian Dirut merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sebab saat ini harus menyiapkan Perda terlebih dahulu untuk pengalihan menjadi BUMD.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi
Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaPenjelasan BUMN Soal Ahok & Said Aqil Tak Perlu Mundur dari Kursi Komisaris Usai Dukung Paslon Seperti Abdee Slank
Hal ini dilakukan setelah Abdee dan Slank memutuskan mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ahok Beberkan Alasan Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud
Eks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan alasannya mendukung pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaBUMN Soal Pengganti Ahok di Pertamina: Belum Dipikirin
Ahok sudah mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina per tanggal 2 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBeda Pendapat dengan Ahok, JK: Jokowi Paling Hebat Kerjanya Blusukan
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaAhok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaAhok Mundur dari Komut Pertamina, Hasto PDIP: Spirit Kedepankan Etika
Hasto menyebut, mundurnya Ahok dari komisaris utama Pertamina merupakan gerakan etika.
Baca Selengkapnya