Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menghemat anggaran hingga Rp 1 triliun sejak adanya surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat ini tentang adanya larangan dana bansos dan hibah yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, baik di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) atau Kementerian jelang pemilu.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan sudah memangkas dana bansos tahun anggaran 2014. Bahkan, pemangkasan ini diklaim mencapai triliunan rupiah.

"Bansos ini sudah kita cabut, banyak yang marah-marah, jadi buat yayasan-yayasan enggak jelas kita stop. Bansos itu harus yang jelas. Banyak (yang dicabut), mungkin Rp 1 triliun lebih kali ya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/4).

Ia menambahkan, dana bansos yang dicoret kebanyakan diperuntukkan sejumlah yayasan kecil, yang tidak disebutkan namanya. Namun Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan bansos melalui beberapa program seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan pembangunan kampung deret.

Pemangkasan ini dilakukan setelah ada surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya larangan dana bansos dan hibah yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, baik di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) atau Kementerian.

Dana bansos ini dinilai rawan penyelewengan apalagi menyambut Pemilu 2014, termasuk Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014.