Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta terlambat melakukan lelang untuk jalan berbayar electronic road pricing (ERP). Penyebabnya karena belum adanya landasan hukum untuk penerapannya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan, pihaknya tengah mencari solusi hukum untuk menerapkan ERP. Hal itu karena kategori penerapan sistem ini belum jelas akan masuk dalam retribusi atau tidak.

"ERP ya enggak bisa bulan ini. Kami lagi cari celah hukumnya, karena retribusi itu kami belum pernah ada yang namanya ERP," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/3).

Dia menegaskan, penerapan ERP ini sebenarnya bukan untuk mendapatkan keuntungan dari pengguna jalan. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi jenis mobil.

"Padahal tujuan ERP bukan mungut duit, sebetulnya untuk membatasi jumlah kendaraan yang jalan," terangnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, selain permasalahan landasan hukum, biaya untuk ERP juga harus dibicarakan. Karena tarif yang ditetapkan tidak dapat berubah-ubah atau konstan.

"Kalau retribusi enggak ada naik-turun, naik-turun. Sama kayak parkir. Nah, itu kami lagi cari celah hukumnya. Karena itu kami jadi masalah lagi karena naik-turun, naik-turun," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Benjamin Bukit mengatakan, penundaan lelang ini masih belum dapat dipastikan hingga kapan. Karena masih ada sejumlah regulasi yang tidak sesuai. Sehingga perlu dilakukan penyamaan pandangan.

"Saya tidak tahu kapan lelangnya. Kami masih menyamakan persepsi masalah regulasi karena ada Undang-Undang, Perda dan Permendagri. Macam-macam," ungkapnya saat dihubungi.