Ahok ancam cabut anggaran Dinas Perumahan

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ( Ahok ) menegaskan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak melakukan penyerapan anggaran dengan baik, maka anggarannya akan dialihkan.

Ahok akan mempergunakan anggaran untuk membangun program lainnya. "Kami sudah gampang kok. Pak gubernur bilang kan, kalau tidak bisa menyerap, balikin saja ke sini. Buat kami. Nanti kami buatkan modal untuk dipakai bangun yang lain," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (19/6).

Karena pembebasan lahan tidak berjalan optimal, penyerapan anggaran Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta menjadi sangat minim. Ahok memaklumi jika Dinas Perumahan penyerapan anggarannya paling rendah.

"Masalahnya di pembebasan lahan. Dia belum deal bayar. Kalau dia ragu-ragu, kita cabut anggarannya. Makanya kita bisa dapat uang banyak. Bisa triliunan dapatnya," jelas Ahok .

Bila dihitung dari anggaran pembebasan lahan yang belum dilaksanakan, Ahok memprediksi sebesar Rp 1,5 hingga Rp 2 triliun yang dapat dikumpulkan.

Dana sebesar itu, menurut Ahok , dapat dijadikan penyertaan modal untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang akan membangun ruang bawah tanah di Monas, normalisasi Waduk Pluit dan program lainnya.

"Anggaran yang tidak terserap dari Dinas Perumahan itu bisa kita gunakan untuk membeli Palyja. Kan butuh modal untuk membelinya. Jadi nanti kita anggarkan untuk Jakpro juga. Kita harapkan bisa suntik Rp 1 triliun untuk Jakpro. Dia akan gabung dengan PT Pembangunan Jaya untuk beli asetnya Palyja," jelas Ahok . (mdk/ren)