Ahok ancam bongkar sudin yang tipu-tipu gaji penjaga sungai

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan serius mengawasi kinerja 200 pegawai harian lepas (phl) penjaga pintu air di Jakarta. Ahok menyangsikan apakah 200 orang itu bekerja membersihkan sungai di Jakarta.

Ahok akan tetap mengecek kinerja 200 Phl tersebut. Jika terbukti Suku Dinas PU melakukan penipuan soal gaji mereka, Ahok mengancam akan memidanakan.

"Tapi kita udah bayar gaji akan kita cek kerja di mana posisi, kalau ketahuan dia tipu kita mau pidana. Kita akan bongkar kasus ini, karena ini uang besar sekali," tandas Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (16/5).

Ancaman ini bermula ketika Phl penjaga pintu air menuntut gaji mereka yang tidak dibayar selama empat bulan. Hari ini Dinas PU menyatakan telah menggaji para pekerja tersebut.

Walaupun telah dibayarkan, Ahok mengatakan permasalahan tersebut berawal dari perintahnya untuk mengecek apakah sekitar 200 Phl tersebut benar-benar bekerja menjaga sungai. Pasalnya, tiap bulan dikucurkan anggaran Rp 400 juta ke Sudin.

"Itu masalahnya gini kalau mau diperpanjang dulu kan mereka masukin daftar 200 orang lebih tiap sudin, tiap bulan sudah kita kasih Rp 400 juta lebih. Yang kita tahu mereka bilang tiap orang kerja per sungai, sungai-sungai kalian lihat bersih apa gak? Ga bersih kan," ungkap Ahok.

Saat ini, dia masih menyangsikan apakah dua ratus orang itu pekerja atau hanya jumlah fiktif. Pasalnya, jika memang 200 orang bekerja menjaga sungai maka tidak akan keruh seperti yang terlihat.

"Tentu kepala dinas akan menyelidiki, benar ga orang ini seperti ini, makanya diminta nomor telepon sama alamatnya sama tempat kerjanya. Hari ini mulai dibayar gajinya," jelasnya.

Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan menegaskan, gaji mereka sudah dibayarkan hari ini. "Sudah selesai diverifikasi kemarin, hari ini bisa proses pembayaran setelah acc dari kas daerah," ujarnya melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (16/5) .

Menurutnya, gaji Phl tersebut sebesar upah minimum regional (UMR) sebesar Rp 2,2 juta. Tetapi, dia enggan menyebutkan alasan kenapa belum dibayarkan selama 4 bulan.

"Gaji mereka UMR, masalah ini sudah selesai tinggal pembayaran ke mereka hari ini oleh bendahara," ucapnya.

Kepala Bagian Bendahara BPKD DKI Jakarta Yani Suryani membenarkan jika telah mencairkan anggaran yang diajukan oleh Dinas PU. "Sudah mbak, itu kemarin sudah kita cairkan," ungkapnya.