Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencontoh sistem penyusunan anggaran seperti Pemerintah Kota Surabaya. Sebab, Pemkot Surabaya yang dipimpin oleh Tri Rismaharini menggunakan sistem e-budgeting untuk menghindari penyelewengan anggaran.

"Waktu kita baru masuk waktunya susun anggaran pendek sekali. Juga di belakang bisa ubah kan, bisa muncul lagi. Sekarang kita siapkan yang seperti Surabaya. Nanti tidak bisa diubah siapapun karena passwordnya di Pak Gubernur atau di otoritas tertentu," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota Jakarta, Selasa (10/9).

Ia menjelaskan sistem e-budgeting yang diterapkan Pemkot Surabaya seperti saat mengadakan acara musrenbang tidak akan dapat mengubah anggaran yang telah disediakan. Oleh karenanya sistem tersebut yang membuat Risma ribut dengan DPRD.

"Mungkin gara-gara itu DPRD ribut sama bu risma kali ya, mungkin ya. Di DPRD gak bisa ubah, mungkin. Tapi saya gak tahu," ucapnya.

Ia memisalkan jika ada anggaran dicoret atau SKPD mengeluarkan uang konsultasi yang kecil-kecil Rp 200 juta nanti ada sistem kuncinya. Bahwa kegiatan seperti ini tidak dapat dilakukan atau ditolak oleh sistem.

"Jadi siapapun masukin kegiatan itu, ditolak. Ini musti bikin sistem. Bu endang lagi siapin sistem seperti itu," ucapnya.

Untuk itu, ia mengaku sedang membuat sistem e-budgeting secara computerize. Sebab, selama ini pencoretan pengajuan anggaran yang dilakukan secara manual tidak dapat berubah saat APBD diketok.

"Sebelumnya buat saya marah-marah kan. Sudah saya coret di kertas, balik lagi dia munculin lagi. Kok masih aja? Makanya sekarang kita musti bikin. Semua SKPD. Tapi kita gak tahu DPRD setuju gak?," tegasnya.

Beberapa unit-unit program kerja yang sering muncul tetapi sudah dicoret terbanyak berada di dinas PU. Sebab, biaya untuk perbaikan jalan dapat menghabiskan Rp 200 juta.

"Ngapain kamu lapis saja pake uang konsultan Rp 150 juta. Kalau sampai ratusan kan itu masalah," katanya.

Admin pemegang kunci e-budgeting dapat di inspektorat. "Bisa di inspektorat. Siapapun lah yang ditunjuk," katanya.

Berdasarkan pengakuan SKPD terhadap alasan munculnya kembali anggaran yang telah dicoret, Ahok mengatakan memang membutuhkan. Tetapi, juga ada yang mengaku anggaran tersebut ada saat pembahasan anggaran dengan DPRD.

"Kan kita susah kan ngomongnya. Nanti aku berantem lagi, susah," ucapnya sembari tertawa.