Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bingung dengan cara kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan. Ahok geram karena Manggas baru menandatangani Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) tahap III setelah diancam akan dipecat.

"Setelah diancam dan dia mau dikeluarin (dari Pemprov DKI) baru cepat-cepat tanda tangan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/10)‎.

Karena sikap Manggas telah membuat pengerjaan proyek JEDI terkendala. Manggas justru melimpahkan wewenang tersebut kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagai Pengguna Anggaran (PA). Namun, Kementerian Keuangan menolak peralihan wewenang tersebut.

"Proyeknya jadi telat, bayangin kontraktor yang bekerja itu PT Brantas milik BUMN, Rp 100 miliar lebih enggak dibayar proyek pengerjaannya gara-gara ada yang enggak mau tanda tangan, kasihan kan? Kalau kontraktornya swasta, pasti sudah bangkrut itu. Aneh memang," tegas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan akan tetap mencopot Manggas dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PU DKI Jakarta. Sebab Ahok menganggap Manggas membuat kinerja Dinas PU DKI Jakarta berjalan lambat.‎ Banyak program penanggulangan banjir maupun perbaikan jalan rusak yang tidak mencapai target.

"Semua (keputusan) tergantung aku minum obat dosisnya bagaimana. Untuk mengganti (memecat) orang (PNS) kan hak prerogatif saya," tutup Ahok.

‎Untuk diketahui, proyek JEDI Tahap III ini yakni pengerukan di Kali Cideng-Thamrin sepanjang 3.330 meter persegi dengan pengerukan 31.420 meter kubik dan pembangunan turap sepanjang 2.570 meter persegi. JEDI merupakan proyek pengerukan 13 sungai oleh pemerintah pusat bersama Pemprov DKI yang bertujuan membenahi sistem drainase di Jakarta untuk mencegah banjir tahunan.‎ Saat ini, proyek JEDI sudah mencapai 52 persen bobot pengerjaannya. Oleh karena itu, pihak ketiga menagih pembayaran dari bobot pengerjaan fisik tersebut.