Merdeka.com - Guna meningkatkan pendapatan pegawai parkir, Pemprov DKI akan merevisi Pergub tentang pengelolaan parkir. Pasalnya, selama ini pendapatan pegawai parkir dinilai masih kurang, padahal omzet perparkiran swasta selalu naik.

"Ya kan gini, Pergub itu mengatur pembagian untuk pendapatan bagi pegawai parkir sebanyak 60 persen kali total pendapatan. Nah pendapatan itu termasuk omzet dari parkir, termasuk juga dari APBD dan APBN kalau ada," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/5).

Mantan anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, selama ini banyak pegawai parkir yang tidak mengerti dengan rumusan tersebut. Karena itu, agar pegawai parkir mendapat penghargaan maka diubahlah rumusan tersebut menjadi 60 persen dari omzet.

"Nah kalau dijumlahin pegawai di lapangan kan tidak mengerti. Masak omzet saya naik, kenapa saya dapatnya lebih rendah atau sama karena di total oleh APBD dan APBN. Supaya mereka lebih semangat dan ada penghargaan, kita berikan 60 persen kali omzet saja untuk mereka bagi," bebernya.

Ahok berharap Pergub tentang Perparkiran itu harus segera direvisi. Jadi pembagiannya 60 persen dari total omzet.

"Maka kita rapat sebentar. Karena waktu itu Pak Gubernur dimintakan untuk setujui ini. Makanya Pak Gubernur minta saya pelajari. Saya panggil mereka (UPT Perparkiran) supaya ada keputusan rapat, kemudian akan dikasih ke Pak Gubernur untuk disetujui," ungkapnya.