Merdeka.com - Kelanjutan proyek Mass rapid Transit (MRT) Jakarta sejauh ini masih belum jelas. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) belum berani memutuskan kelanjutan MRT karena masih ada beberapa persoalan, salah satunya pengembalian utang.

"MRT perkembangan kemungkinan kami akan minta waktu ke Menko (Hatta Rajasa) kami minta pemerintah pusat lebih besar porsinya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/12).

Ahok akan membuat proposal untuk diserahkan kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Sehingga, senin nanti akan bertemu kembali dengan direksi MRT.

"Saya akan buat, saya akan ketemu Pak Hatta, saya akan bikin. Nanti Senin akan ketemu dirut MRT (Tribudi Rahardjo) lagi," katanya.

Sebelumnya, Jokowi terus melobi Menkeu Agus Martowardojo agar mengubah skema pengembalian utang kepada Japan International Cooperation Agency (JICA). Jokowi mengusulkan, pengembalian utang kepada JICA skemanya 70 persen pemerintah pusat dan 30 persen Pemda DKI.

Jokowi tak ingin, pengembalian nanti akan membebani APBD. Jika sudah ada titik temu dengan pemerintah pusat, maka akan menentukan subsidi tiket MRT.

Dalam skema awal, total nilai proyek MRT adalah sekitar 144 miliar Yen, dengan besar pinjaman sekitar 120 miliar Yen. Sisanya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Biaya proyek akan ditanggung bersama dengan persentase pemerintah pusat 42 persen dan Pemprov DKI Jakarta 58 persen.