Agustus, Pemprov DKI uji coba ERP di Rasuna Said dan Sudirman
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melakukan uji coba penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Rasuna Said, Kuningan. Dinas perhubungan DKI juga sudah menentukan lokasi gerbang sensor ERP yang akan digunakan.
"Di Kuningan itu nanti di dekat Gedung Setiabudi. Kalau dari arah Warung Buncit ke arah Menteng, itu berarti sebelum Tugu 66. Mudah-mudahan bisa mulai sekitar Agustus," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, M Akbar Akbar di Balaikota, Jakarta, Senin (30/6).
Uji coba ERP juga akan dilakukan di sepanjang jalur Sudirman-Thamrin. Di jalur padat tersebut, uji coba akan dilakukan pada bulan Juli mendatang, namun hanya diterapkan di jalur lambat. "Untuk uji coba nanti, hanya ada satu gate di jalur lambat," ucap Akbar.
Akbar mengatakan masa uji coba sistem ini akan dilakukan selama sekitar 3-6 bulan. Saat ini perusahaan masih melakukan tahap persiapan membuat pondasi.
Akbar mengatakan, uji coba ERP yang dilakukan di Kuningan, berbeda dengan yang dilakukan di Sudirman-Thamrin. Untuk di Kuningan, tes penerapan dilakukan oleh perusahaan asal Norwegia, Q-free yang bekerja sama dengan IBM Indonesia. Uji coba itu dilakukan hanya untuk mengecek sistem yang ditawarkan vendor bisa berfungsi, artinya OBU yang ada di mobil bisa dideteksi ketika melintas di gerbang sensor.
Akbar menambahkan, hingga saat ini sudah ada 6 perusahaan yang menyatakan minat ikut lelang pengadaan ERP. Sebelum ikut lelang, vendor akan diminta untuk memperagakan alat yang ditawarkan.
Saat ini baru Kapsch yang sudah menyediakan alat yakni di Jalan Sudirman dan Q Free di Jalan Rasuna Said. Pemprov DKI juga belum menentukan jumlah tarif dan denda yang akan dikenakan dalam penerapan ERP tersebut.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ibu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin
Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya17 April Memperingati Hari Sirkus Sedunia, Kenali Sejarahnya
Hari Sirkus Sedunia adalah perayaan internasional yang didedikasikan untuk menghormati dan mengapresiasi seni pertunjukan sirkus.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Tanggapi Jabatan ASN Bakal Diisi TNI: Tiap Permasalahan Ada Peran TNI
Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB
Baca SelengkapnyaSisi Lain Addin Jauharudin Ketum GP Ansor, Sangat Suka Ngobrolin Masalah Ekonomi karena Alasan Ini
Di kalangan pemuda NU, sosoknya dikenal dengan gagasan pengembangan ekonomi
Baca SelengkapnyaMenelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca Selengkapnya