7 Pendukung Foke jadi pengkritik Jokowi dan Ahok
Merdeka.com - Tidak semua mengapresiasi gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Banyak pula yang mengkritik sepak terjang Jokowi dan Ahok.
Tidak hanya pengamat, pejabat dan mantan pejabat pun menilai Jokowi dan Ahok belum bisa dianggap berhasil. Bahkan ada yang menganggap sepak terjang keduanya hanya pencitraan.
Memang, Jokowi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Apalagi dalam kampanyenya, Jokowi dan Ahok berjanji akan bergerak cepat menyelesaikan persoalan Jakarta.
Bila janji-janji Jokowi tidak segera diselesaikan, maka akan menjadi sasaran empuk lawan politiknya. "Saya kira setelah anggaran sudah keluar (2013), maka Pak Jokowi harus berbuat. Jangan banyak wacana lagilah," kata Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna kepada merdeka.com, Senin (19/11).
Sejauh ini, sudah banyak lawan politik Jokowi pada Pilgub lalu mengkritik keras langkah Jokowi dan Ahok. Mereka-mereka ini adalah yang dulu mendukung mantan Fauzi Bowo (Foke) dalam Pilgub lalu. Siapa saja mereka?
Sutiyoso
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso atau biasa disapa dengan Bang Yos dengan lantang mengkritik gaya Ahok. Bang Yos minta Ahok jangan terlalu galak dengan kepala dinas."Mereka harus dirangkul dengan baik. Ada prinsip-prinsip jangan mempermalukan mereka di depan publik," kata Bang Yos usai menghadiri acara milad Muhammadiyah di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (18/11).Menurut Bang Yos, dalam memimpin di pemerintahan sama halnya memimpin dalam dunia militer. "Garda depan itu ya kepala dinas," ujarnya.Selain mengkritik sikap tegas Ahok, Bang Yos juga menyorot Jokowi. Menurut Bang Yos, sebaiknya Jokowi melakukan tindakan nyata."Keadaan rakyatnya seperti apa kan sudah tahu. Jadi tak perlu lah action-action (blusukan) seperti itu," kata Bang Yos.Selama beberapa pekan turun ke lapangan, seharusnya Jokowi sudah banyak mengetahui persoalan Jakarta. "Menurut saya itu sudah cukup (blusukan). Apa yang dicari masalahnya di Jakarta sudah diketahui," ujarnya.
Hidayat Nur Wahid
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menilai kebiasaan turun ke lapangan atau blusukan yang dilakukan Jokowi efektif untuk mengetahui permasalahan Jakarta secara langsung. Namun, mantan pesaing Jokowi di Pilgub DKI itu berharap tindakan tersebut bukan sebagai pencitraan belaka."Saya berharap bukan sekedar pencitraan, karena pak Jokowi citranya sudah berlebihan, yang diperlukan adalah kerja nyata," kata Hidayat kepada merdeka.com di Gedung DPR, Selasa (6/11).Hidayat mengungkapkan, warga Jakarta juga harus tetap kritis mengawal kepemimpinan Jokowi dalam merealisasikan janji-janji saat kampanye dulu."Wajar bila nanti rakyat melakukan protes jika Pak Jokowi tidak dapat memenuhi janji, karena rakyat Jakarta tidak seperti di Solo yang tingkat kemajemukannya jelas lebih tinggi, tingkat intelektualitasnya juga lebih tinggi di Jakarta," imbuhnya.Untuk itu, Hidayat berharap, janji yang diumbar mantan wali kota solo saat kampanye dulu bisa terlaksana demi kehidupan warga Jakarta yang lebih baik. "Janji beliau banyak sekali. Saya berharap pak Jokowi tidak lelah untuk membuktikan janji-janjinya, agar jakarta menjadi lebih baik dari sebelumnya," tutupnya.
Ruhut Sitompul
Kali ini politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Ruhut waktu itu hanya menganggap sepak terjang Jokowi sebagai pencitraan."Pencitraan saja, kasihan Jakarta. Kita tunggu 1 tahun nanti, kita tunggu tanda-tandanya," kata Ruhut kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (24/10).Ruhut membandingkan kepemimpinan Mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo dengan Jokowi yang berasal dari daerah. Menurutnya, persoalan dan masalah Jakarta tentunya lebih paham Fauzi Bowo jika dibandingkan dengan Jokowi.
Sutan Bhatoegana
Masih dari Demokrat. Adalah Sutan Bhatoegana yang memberikan tenggat waktu dua bulan kepada Jokowi. Jika dalam waktu dua bulan tidak ada tindakan nyata, maka Jokowi akan dikritik."Berikan dua atau tiga bulan dia (Jokowi) mengenal sendiri akan daerah yang dipimpinnya. Setelah mengenal, kita akan mengkritisi habis-habisan, biar main barang itu," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana kepada merdeka.com, Selasa (30/10).Menurutnya, 2013 akan menjadi tahun kritikan dan sorotan dari Demokrat terhadap Jokowi. "Kritikan membangun enggak masalah, saling mengingatkan, kan untuk kebaikan kita semua," tegas Sutan.
Triwisaksana
Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana paling lantang mengkritik Jokowi. Politikus PKS ini mengkritik rencana Jokowi yang akan memberikan hibah untuk peremajaan Metromini dan Kopaja. Pemberian hibah itu tidak ada dasar hukumnya. "Itu belum tentu ada dasar hukumnya. Kecuali hibah untuk BUMD," ujar Triwisaksana.Menurutnya, hibah kepada perusahaan Metromini atau Kopaja hanya akan menguntungkan perusahaan tertentu. Padahal masih banyak lembaga atau masyarakat yang lebih membutuhkan dana hibah tersebut."Mereka kan perusahaan sudah untung, di sisi lain masih banyak masyarakat yang lebih butuh. Kenapa dihibahkan kepada perusahaan," ujarnya.
Selamat Nurdin
Ketua Komisi B DPRD Selamat Nurdin juga bersuara sama. Dia mengingatkan Jokowi agar tidak sering jalan-jalan. Jokowi dinilai telah mengesampingkan permasalahan krusial yang terjadi di Jakarta dengan seringnya melakukan kunjungan ke masyarakat.Contohnya persoalan Pasar Blok A Tanah Abang yang terancam terlepas dari tangan Pemprov DKI, karena sudah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh PT Priamanaya Djan International. Apalagi selama ini, Pasar Blok A Tanah Abang menjadi aset Pemprov DKI yang telah memberi pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar."Joko Widodo segera mengambil langkah untuk menyelamatkan Blok A Pasar Tanah Abang," kata politikus PKS ini.
Azas Tigor Nainggolan
Langkah Jokowi membangun underpass dan jembatan layang di sejumlah wilayah di Jakarta, menuai kritik. Sebab hal itu sama dengan memancing keinginan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi, bukan untuk mengatasi kemacetan."Mengatasi macet dengan pembangunan jalan baru sama seperti memadamkan api dengan minyak. Gunakan direct service, besarkan halte-halte, dan beri tindakan tegas," kata Ketua Dewan Transportasi DKI Jakarta Azas Tigor Nainggolan disela rapat dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Transportasi, di gedung DPRD DKI, Jumat (9/11)."Sekarang kenapa sulit mensterilkan jalur busway? Itu karena jalurnya sepi akhirnya kendaraan pribadi ikut-ikutan masuk. Dengan direct service jalurnya akan sibuk dan steril dari kendaraan pribadi," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beda Pendapat dengan Ahok, JK: Jokowi Paling Hebat Kerjanya Blusukan
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaTerungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo
Ahok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu
Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaAhok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Ahok Blak-blakan Isu 'Kuda Putihnya' Jokowi & Peluang Koalisi ke Anies-Cak Imin
Ahok juga menepis isu menjadi 'Kuda Putih' Jokowi dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPrabowo: Orang yang Jelek-Jelekin Jokowi Kemungkinan Antek Asing
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa Jokowi sosok yang pekerja keras.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca Selengkapnya