Merdeka.com - Sebagai mitra kerja, legislator punya hubungan yang cukup dengan eksekutif yang berkuasa saat itu. Bukan sekadar membahas produk undang-undang dan anggaran, legislator dalam hal ini DPR/DPRD adalah teman pemerintahan untuk mendiskusikan segala sesuatunya seperti persoalan proyek.

Tapi pemandangan di DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI justru tak terlihat demikian. Dua lembaga ini tampaknya sulit sekali menyamakan visi dan misi membangun Jakarta. Selalu bersitegang.

Kondisi demikian sebenarnya terlihat mencolok sejak posisi DKI 1 berganti kepemimpinan dari Fauzi Bowo ke Joko Widodo . Entah apa sebabnya, mereka menilai apa yang dilakukan Jokowi saat ini tak lebih dari pencitraan belaka.

Memang, di bawah kepemimpinan Jokowi kebekuan birokrasi yang kaku selama ini coba dia dobrak. Jokowi juga tak terima adanya tawar menawar dengan DPRD dalam menangani proyek. Kondisi inilah yang membuat politikus Kebon Sirih naik pitam.

Sebagai bentuk ketidaksenangan mereka pada Jokowi , ada saja tindak tanduk mantan wali kota Solo itu yang mereka kritik. Tak puas hanya sekali, tapi berkali-kali tergantung pada tema yang hangat diperbincangkan di publik.

Meski demikian, Jokowi tetap tenang dan terus berharap pemprov dan DPRD DKI bisa bermitra dengan baik. Berikut lima anggota DPRD DKI yang hobi mengkritik kinerja atau program kerja Jokowi :

Politikus Demokrat, Ahmad Husein Alaydrus

Politikus Demokrat yang satu ini memang terlihat tak simpatik sekali pada sosok Jokowi. Sejak awal Jokowi dilantik, ada saja yang dikritiknya. Hal yang pertama dia protes dari Jokowi adalah kebiasaan mantan wali kota Solo itu blusukan dan bertatap muka langsung dengan warga. Menurutnya, blusukan terus menerus cuma pencitraan dan tak menyelesaikan masalah."Blusukan tidak benar, buktinya warga banyak kebanjiran. Blusukan apa itu, akal-akalan saja," kata Husein.Tak hanya itu, pada program yang digagas Jokowi, dia menilai masih sangat prematur. Dia matanya, KJS dan beberapa pembangunan yang ingin Jokowi seriusi tak masuk di akal dan aneh."Itu asal bunyi (Asbun) saja, harus ada ahlinya yang meneliti, nanti evaluasinya seperti apa? Teknologinya bagaimana? Emang dia pikir kaya pat-pat gulipat tinggal lipat aja," kata Alaydrus saat mengomentari proyek deep tunnel (terowongan bawah tanah) multifungsi.Tak tanggung-tanggung, Alaydrus juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa program KJS yang dicanangkan Jokowi. "Jokowi bilang KJS tak mau dihilangkan, takut kalah saing dengan SKTM, Gakin dan Jamkesda. Jokowi tetap memilih KJS, saya bilang, 3,5 juta data lagi, data ulang. Saya curiga sebanyak ini menggunakan KTP orang mampu, KTP palsu, KTP Jakarta," tambahnya.

Politikus Demokrat, Taufiqurrahman

Meski masih muda, politikus Taufiqurrahman cukup vokal di komisinya, Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI. Uniknya pria plontos ini tak hanya memikirkan bidangnya, tapi juga peka terhadap berbagai masalah yang dialami warga Jakarta.Mulai dari masalah kesehatan, penggusuran, pendanaan satu proyek hingga kinerja Satpol PP dia komentari. Taufiq beralasan, hal itu dilakukannya semata-mata karena panggilan sebagai wakil rakyat.Selama kepemimpinan Jokowi, vokal itu semakin lantang dan sering terdengar. Menurutnya, Jokowi tak siap menggagas proyek-proyek yang diimpikan. Sebagai bentuk protesnya pada kinerja Jokowi dia membuat hak interpelasi sampai terus ke jalan, berdemo bersama masyarakat.Untuk aksi demo, dia lakukan pada Kamis kemarin di depan Balai Kota DKI Jakarta. Di antara ratusan massa yang menolak KJS, terlihat keberadaan Taufiq."Saya terpanggil untuk ikut memberikan semangat pada masyarakat yang merasakan hari ini pelayanan kesehatan semakin mundur gara-gara Kartu Jakarta Sehat," klaimnya.

Politikus PKS, Igo Ilham

Program KJS Jokowi memang proyek yang paling disoroti DPRD DKI. Apalagi setelah beberapa waktu lalu, seorang bayi atas nama Dera Nur Anggraini meninggal karena tak bisa dilayani dengan cepat oleh pihak rumah sakit. Padahal kedua orang tuanya sudah memegang KJS.Belajar dari kasus ini, Komisi E DPRD DKI Jakarta sebagai komisi yang membidangi masalah kesehatan mendesak Jokowi segera memperbaiki sistem tersebut."Itu berawal dari sistem dulu, itu yang harus diperbaiki, gubernur jangan kelalang keliling mulu sama omong-omong,"ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham di Gedung DPRD Jakarta.Igo mengatakan ada beberapa sistem pelayanan yang harus diperbaiki, yakni pertama sistem yang mampu menjangkau orang miskin di jakarta. Sehingga, terdapat sistem penggolongan pasien dari jenjang sosialnya."Sistemnya harus ada, kategori orang miskin mau ditaruh di dinas pendudukan sipil. Siapapun orang kalau melihat fulan ke rumah sakit, tinggal search di kependudukan, dia miskin, oh sudah, harusnya gitu," ucapnya."Kalau keliling-keliling doang enggak menghasilkan sistem percuma," tegasnya.

Politikus Golkar, Asraf Ali

Beberapa waktu lalu, program berobat gratis dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Jokowi jadi perbincangan hangat di publik. Sistem baru yang diterapkan dalam program itu, membuat rumah sakit yang diajak bekerja sama, mundur sebagai peserta. Sebagai anggota Komisi E (bidang kesra) DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali angkat bicara. Dia menilai program ini masih sangat prematur dan membingungkan."Saya berpikir, persoalan ini (KJS) tidak akan selesai di tingkat komisi. Maka hak ini akan terus bergulir dan bisa berujung ke paripurna," ujar Asraf.Lebih lanjut, Asraf menambahkan, hak interpelasi ini dapat membahayakan Jokowi jika benar-benar digunakan. "Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika sampai hak interpelasi ini benar-benar dipakai," pungkas dia.

Politikus PAN, Wanda Hamidah

Politikus cantik asal Partai Amanat Nasional (PAN) memang terkenal vokal dalam rapat-rapat DPRD DKI. Sehari-harinya, dia duduk sebagai anggota Komisi E (bidang kesejahteraan rakyat).Sikap kritisnya sering dia tujukan pada beberapa kebijakan yang direncanakan Gubernur Joko Widodo. Seperti pada program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan rencana pembangunan Stadion Taman BMW di Kelurahan Papanggung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.Untuk persoalan KJS, mantan foto model itu menilai sistem klaim pada program yang digagas Jokowi itu tak jelas. Dia meminta pemprov jangan malas mensosialisasikan program ini."Gimana mau rumah sakit, kita aja belum (sosialisasi)," kritik Wanda dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/5).Kemudian terkait pembangunan stadion BMW, dia menolak karena tanah itu masih sengketa. "Saya mewakili Fraksi PAN menolak pembangunan Taman BMW. Itu kan lahan sengketa, rawan digugat, nanti kan DKI malah rugi besar," ujar Wanda Hamidah.Dia menjelaskan sering melakukan dengar pendapat warga yang memiliki tanah stadion BMW, selalu dikeluhkan mengenai tidak dapat uang ganti rugi."Sebelum ada bukti absah kepemilikan Pemprov DKI. Saya ini notaris, kalau katanya sudah sah, mana berikan saya surat-suratnya," katanya.

Baca juga:Jokowi pelototi anak buah yang pelesiran ke luar negeriJokowi ke Singapura, DPRD DKI sampai Amerika Serikat'Harusnya Komisi D bukan pimpinan DPRD yang pelesiran'Kritik anggota DPRD pelesiran, Ahok disentil GerindraDPRD DKI: Pelesiran tak pakai duit negara