5 Perbedaan kebijakan Foke dengan Jokowi

Merdeka.com - Macet, kepadatan penduduk, dan banjir menjadi tantangan tersendiri berat bagi orang yang menduduki jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta. Apalagi Jakarta menjadi barometer bagi kota-kota lain di Indonesia.

Kondisi itu sempat membuat mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo harus berpikir keras untuk menyelesaikannya. Dirinya membuat pelbagai kebijakan yang dirasa dapat menyelesaikan kemacetan, banjir hingga masalah kependudukan.

Pria yang kerap disapa Foke ini kemudian menyusun beberapa program pembangunan, mulai dari penambahan jumlah koridor busway, menyetujui pembangunan 6 ruas tol, hingga merelokasi penduduk yang tinggal di sekitar bantaran kali.

Tidak hanya itu, akibat berlarut-larutnya proses pembahasan monorail, membuat Foke membatalkan kerjasamanya dengan PT Monorail Jakarta. Dengan demikian, tiang-tiang yang sudah dibangun dibiarkan mangkrak begitu saja.

Berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mantan wali kota Solo ini memiliki pandangan lain soal penyelesaian kemacetan, banjir, transportasi hingga cara menangani penduduk di sekitar bantaran kali.

Apa saja perbedaan kebijakan yang dilakukan keduanya untuk memimpin Jakarta?

Proyek monorail

Untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, Gubernur Sutiyoso mengembangkan moda transportasi massa berbasis rel yakni monorail. Tiang-tiangnya pun sudah terpasang di kawasan Jalan Rasuna Said dan Senayan. Tapi masa jabatan Sutiyoso keburu habis. Sutiyoso meminta penerusnya, Fauzi Bowo, untuk tetap melanjutkan proyek senilai Rp 3 triliun.Lima tahun Fauzi menjabat, yang terjadi proyek-proyek itu malah mangkrak alias tanpa kelanjutan. Satu tahun jelang masa jabatannya berakhir, pria yang disapa Foke itu memutuskan tidak melanjutkan proyek itu.Foke beralasan, izin PT Jakarta Monorail selaku perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut sudah habis masa izinnya. Selama itu pula, Pemprov DKI belum menerima proposal pembangunan kembali yang diajukan melalui PT Adhi Karya. "Izin PT Jakarta Monorail sudah expired. Kami juga belum terima proposal dari PT Adhi Karya mengenai pembangunan kembali monorail," ujar Foke, Minggu (12/8).Foke kemudian merancang mode bus layang. Dengan begitu, tiang-tiang yang sudah terpasang tetap bermanfaat. Di masa Jokowi, proyek monorail ini akan tetap dilanjutkan.Sementara, Jokowi mengungkapkan masih memperhitungkan kemungkinan dibangun kembali proyek monorail yang sudah mangkrak selama delapan tahun itu. Dia bersama jajaran Pemprov DKI kini tengah membahas proyek yang diajukan oleh PT Adhi karya.Setelah terpilih, Jokowi dan Ahok terus melakukan pelbagai rapat untuk membahas pembangunan monorail. Meski demikian, pasangan gubernur dan wakil gubernur ini belum menyatakan akan memberikan keputusan apakah menolak atau menerima proyek tersebut.

6 Ruas Tol Dalam Kota

Pembangunan enam ruas tol baru yang membela ibu kota turut menjadi proyek besar yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ketika dipimpin oleh Foke. Proyek ini sendiri digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum guna mengatasi kemacetan di jalanan ibu kota.Untuk proyek enam ruas jalan tol ini, pemerintah sudah mendapatkan pemenang tender, yakni konsorsium PT Jakarta Tollroad Development (JTD) dan sempat melakukan negosiasi investasi. Diharapkan, pembangunan kontruksi jalan tol bisa segera dilaksanakan pada 2013 mendatang.Dalam proyek itu enam ruas jalan tol yang melingkar di ibu kota ini juga akan dilengkapi dengan bus Transjakarta express. Infrastruktur pembangunan jalan tol ini mencapai 75 km dengan nilai investasi sekitar Rp 40 triliun hingga Rp 45 triliun.Meski sempat diterima pada masa kepemimpinan Foke, Jokowi justru menolak proyek pembangunan enam ruas tol dalam kota. Padahal, sehari sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum mengklaim Jokowi menerima proyek tersebut itu.Saat diklarifikasi, Jokowi membantah telah memberikan persetujuan terhadap rencana pembangunan 6 ruas jalan tol. Kepada wartawan, dia mengaku lebih memilih membangun monorail dibandingkan tol."Kalau jalan tol dalam kota ditambah, berarti sama saja memberi fasilitas pada mobil dan kendaraan pribadi, kalau diberi fasilitas terus namanya macet," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (13/11).Terkait itu, Jokowi menegaskan ia lebih pro terhadap pembangunan transportasi massa.

Mass Rapid Trasit (MRT)

Kegagalan mengaplikasikan monorail di Jakarta membuat Foke memilih sistem transportasi massal bernama MRT berupa kereta bawah tanah. Untuk mendukung kebijakan itu, Foke memutuskan untuk memindahkan stadion Lebak Bulus menjadi stasiun utama.Sebelum mengakhiri jabatannya, Foke sempat menitipkan proyek dengan anggaran sebesar Rp 4 sampai 4,5 triliun itu kepada penggantinya, Jokowi. Dia berharap, proyek itu dapat segera diselesaikan oleh gubernur berikutnya."Pesan saya satu, paket ini besar, saya berharap ini diawasi, dimonitor dan dikendalikan dengan baik," kata Foke dalam jumpa pers di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).Meski mendapat titipan langsung, tidak lantas membuat Jokowi memenuhi mimpi Foke agar Jakarta memiliki MRT. Mantan Wali Kota solo ini memutuskan untuk menunda pembangunan proyek sembari mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak terkait.Keputusan untuk menunda pembangunan bukan tanpa sebab, saat berkunjung di kantor Kementerian Perhubungan, Jokowi menyatakan tidak ingin PT MRT kolaps di tengah jalan."PT MRT jangan sampai di tengah jalan kolaps saya tidak mau, ini sudah urusan bisnis. Jadi harus dihitung," ungkap Jokowi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/10).

Relokasi warga Ciliwung

Keberadaan warga di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta dituding membuat kawasan sekitar wilayah itu menjadi kumuh dan penuh dengan sampah. Kondisi itu warga yang tinggal di sekitarnya terancam banjir yang sering kali terjadi setiap kali memasuki musim penghujan.Melihat kondisi itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah memutuskan melakukan relokasi warga di sekitar bantaran kali. Berdasarkan rencana yang beberapa kali diungkap kepada wartawan, warga akan dipindahkan menuju lokasi yang telah ditentukan oleh Pemprov DKI.Lahan-lahan kosong sudah disiapkan untuk dibangun rumah susun sebagai tempat tinggal menggantikan lahan yang mereka tinggalkan. Di antaranya, kawasan Marunda, Jakarta Utara dan Rusunawa Jalan Cipinang Besar Selatan (Cibesel), Jakarta Timur yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemprov.Berbeda dengan Foke, sejak masa kampanye Jokowi sudah gembar gembor dengan konsep kampung susun yang ditawarkannya untuk menata pemukiman kumuh di pinggir kali. Di kampung susun itu, letak rumah warga yang sebelumnya tak teratur dibuat menjadi lebih tertata.Jokowi yakin konsep ini akan mempertahankan keadaan perkampungan dan tidak merubah tata ruangnya menjadi gedung."Begini, jadi kalau rumah susun seperti apartemen, kalau kampung susun seperti kampung seperti ini tapi bertingkat. Jadi kalau dilihat tetap seperti kampung," ucap Jokowi saat itu.

Peremajaan angkutan umum

Sekitar 70 persen angkutan umum reguler yang beroperasi di Jakarta sudah berumur tua dan tidak layak jalan. Akan tetapi, banyak di antaranya masih beroperasi. Kondisi itu membuat warga lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan menumpang angkutan umum.Untuk mengantisipasi hal itu, Foke memiliki kebijakan peremajaan angkutan kota. Dirinya menyatakan akan memberikan pinjaman lunak kepada pengusaha angkutan umum.Untuk mendukung langkahnya itu, Foke memutuskan untuk mendirikan lembaga penjamin kredit kepada pengusaha angkutan umum. dengan demikian, dia berharap seluruh angkutan bisa digantikan dengan kendaraan yang lebih layak dan memadai.Sementara, Jokowi memilih untuk membeli 600 bus Transjakarta dan 1.000 Metromini tahun depan. Rencana ini masih menunggu persetujuan DPRD DKI Jakarta."Beli busway nya (Transjakarta) menunggu persetujuan dewan (DPRD) dulu, Kopaja juga. Busway tahun depan tambah 600, tahun ini kan sudah 100 jadi 700 unit. Kopaja 1.000 menunggu persetujuan dewan juga," ungkap Jokowi ketika ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/10).Jokowi mengaku sangat prihatin melihat kondisi Kopaja yang beroperasi saat ini. Umur Kopaja dan Metromini rata-rata mencapai 30 tahun. Mantan Wali Kota Solo ini menyebutkan, kebutuhan keseluruhan Kopaja dan Metromini di Jakarta mencapai lebih dari 4.000 unit. "Ya 1.000 dulu. Masa 30 tahun tidak diganti-ganti," tambahnya.