5 Kritik pedas politikus Demokrat, Husein Alaydrus ke Jokowi

Reporter : Lia Harahap | Selasa, 21 Mei 2013 06:30


2.
Lelang jabatan ala Jokowi aneh

Merdeka.com - Bukan cuma blusukan Jokowi yang dikritik Alaydrus. Politikus Demokrat ini juga mengkritik program lelang jabatan terbuka camat dan lurah ala Jokowi.

Menurutnya, lelang jabatan itu program yang aneh karena hany diikuti dari internal PNS DKI.

"Jokowi aneh, pakai lelang jabatan, bubarin saja sekolah IPDN. Jokowi gede di Solo, Ahok besar di Belitung Timur," ketus Alaydrus.

"Zamannya Sutiyoso dan Foke, mau jadi camat mereka pengabdian dulu. Orang harus tahu lingkungan, ini bukan Solo tapi Jakarta. Saya sangat tak setuju lelang jabatan ini," tandasnya.


[lia]

Komentar Anda


Suka artikel ini ?
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman


JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






BE SMART, READ MORE
Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Anggota Komisi III minta Jokowi bersikap soal deponering AS dan BW
  • Rating kompak melemah, drama Remember tetap juara bertahan
  • MKD pastikan surat Ibu Dita tak hentikan proses etik soal Masinton
  • Jangan lewatkan Gerhana Matahari Total 9 Maret, 11 wilayah dilintasi
  • Ajakan bersenggama ditolak, suami tinju istri hingga bibir bengkak
  • Intip kamar artis cantik Nadia Vega, penuh dengan barang kenangan
  • Bikin travelling jadi lebih nyaman dengan 6 perlengkapan praktis ini
  • Di 2025, JK desak 50 persen pembangkit PLN pakai energi terbarukan
  • Pelemahan ekonomi China hantam Malaysia
  • LBH Yogya sebut ada kejanggalan putusan bersalah lima PKL Gondomanan
  • SHOW MORE