5 Kemarahan Ahok hadapi kelakuan PNS Pemprov DKI

Merdeka.com - Sosok Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memang terkenal tegas dan tidak pandang bulu. Ia sering mengungkapkan kekesalannya di depan umum.

Tidak jarang orang-orang di sekitarnya pun kena semprot, salah satunya adalah PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kemarahan Ahok bukan tanpa alasan.

Kebanyakan kemarahannya dipicu kinerja bawahannya tidak bekerja maksimal. Hal itu dilakukan untuk membenahi birokrasi dan mengubah kelakuan PNS di lingkungan Pemprov DKI yang kerjanya malas-malasan.

Berikut kemarahan Ahok hadapi kelakuan PNS di lingkungan Pemprov DKI:

Ahok marahi PNS gaptek

13 Hari setelah dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok memimpin rapat. Dalam rapat itu Ahok memarahi seorang notulen yang mencatat isi rapat hanya dengan secarik kertas dan sebuah pulpen.Ditambah lagi PNS itu tidak mencatat apa isi rapat tersebut. Padahal ada laptop yang harusnya bisa dipakai. Ahok pun berang dan langsung membentak PNS tersebut."Ada laptop depan mata, biar cepat harus pakai laptop jangan pakai tangan, notulen harus turun tangan, jadi salah paham saja lah," kata dia. Ahok meminta notulen yang mendampinginya harus cekatan dan tangkas. "Rata-rata notulensi harus bisa sepuluh jari, harus cepat," tegasnya.Kejadian ini pun diunggah ke situs Youtube. Masyarakat pun bisa melihat secara jelas ekspresi Ahok ketika itu.

Rokok sembarangan, TKD dipotong

Di Balai Kota DKI Jakarta, Ahok melarang para PNS dan para pekerja di lingkungan pemprov untuk merokok sembarangan. Di kantornya, Ahok memang tidak menyediakan ruangan khusus untuk merokok.Ahok yang memang bukan perokok menegaskan bagi siapa saja yang ingin merokok harus rela merokok di tempat parkir. Jika tetap merokok sembarangan, akan dikenai sanksi."Di dalam gedung ini gak boleh ada yang ngerokok, dan kita kenakan sanksi potong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), jadi dipotong uangnya," ancam Ahok.

Pelayanan RSUD Koja buruk, Ahok sebut kampret bener

Pelayanan RSUD Koja saat itu masih dinilai kurang memuaskan. Ahok kecewa dengan pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Koja karena pasien bisa sampai mengantre sampai tiga hari untuk mendapatkan pengobatan.Padahal, RSUD Koja sampai menyewa jasa konsultan yang harganya tidak sedikit yaitu Rp 10 miliar. Dalam kasus ini, Ahok sampai mengeluarkan kata-kata kasar."Rumah Sakit Koja sudah ngantre tiga hari di UGD. Padahal untuk konsultan saja itu Rp 10 miliar, apa-apaan itu, kalau bahasa kasarnya itu kampret bener," kata Ahok.

Ahok bilang otak PNS harus di-tune up

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali berang karena persoalan administrasi untuk tinggal di Rumah Susun (Rusun) Marunda dipersulit. Penyewa harus bolak-balik Dinas Perumahan-Rusun.

Ahok pun menyindir kelakuan para PNS DKI. Ahok kesal karena bawahannya seperti mendewakan pejabat dan lupa akan tugasnya untuk melayani masyarakat."Orangnya mesti di tune-up dulu. Supaya persepsinya itu bahwa kita melayani orang. Kita bukan pejabat," tandasnya.

Ahok ancam Lurah Warakas cabut status PNS-nya

Kepemilikan Lurah Warakas Mulyadi atas tiga unit di Rusun Marunda terbongkar setelah 'intel' Ahok berhasil membongkarnya. Alhasil, unit tersebut harus dibekukan oleh pemprov.Tidak hanya itu, jika Mulyadi masih macam-macam lagi, maka mantan Bupati Bangka Belitung ini tidak segan-segan untuk mencabut status PNS Mulyadi."Kalau dia macam-macam, kita bisa copot PNS-nya. Bisa berhenti kalau kita proses," tegas Ahok.

Baca juga:Cerita Ahok kesal sampai mau bebaskan singa di RagunanAhok berani lawan 4 pengusaha besar iniIni cara Ahok hadapi akal-akalan Grup BakrieAhok: Saya produk perjuangan Taufiq KiemasAhok: Ibu kota lebih baik daripada ibu kandung yang miskin