Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) gerah melihat pemandangan lalu lintas Ibu Kota yang selalu macet. Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang, tak ubahnya penghias jalanan tanpa arti.

Kebiasaan pedagang yang gelar lapak di trotoar jalan, atau sopir angkot yang biasa naik turunkan penumpang sembarangan, disebut menjadi salah satu penyebabnya.

Untuk itu, Ahok menginstruksikan seluruh bawahannya untuk tegas menegakkan aturan. Tak pandang bulu, dan tak perlu takut jika harus berhadapan dengan preman sekalipun.

Rabu (31/7), Ahok menggelar rapat tertutup di Balai Kota dengan Dinas Perhubungan dan dinas terkait, membahas penanggulangan kemacetan. Berikut lima gagasan tegas Ahok yang muncul selama rapat, untuk tegakkan peraturan di Jakarta.

Ahok ancam pakai senjata api

Keberadaan PKL di trotoar hingga menyebabkan kemacetan, tak lepas dari kemudahan akses mendapatkan aliran listrik. Dalam kasus ini, Ahok menyebut ada keterlibatan pemilik ruko sekitar yang berbisnis aliran listrik, hingga pencurian dari kabel PLN. Ahok mengecam keras tindakan para PKL tersebut. Dia berjanji, kalau mereka enggan ditertibkan, maka Ahok tak ragu akan kokang senjata."Saya minta orang saya, isi peluru full. Kalau kalian takut, saya cabut pistolnya. terus saya minta pemadam kebakaran siap-siap. Saya mau tanggung jawab, dihukum mati saya rela, dari pada saya dibantai begitu," terang Ahok .

Satpol PP tak berguna, ganti TNI dan Brimob

Ahok menilai Satpol PP gagal menertibkan PKL yang berjualan di trotoar. Karena tak memiliki kerja yang membanggakan, Ahok berencana menyatukan Satpol PP di bawah wewenang Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sedangkan untuk gantinya, Ahok meminta bantuan TNI dan Brimob untuk menertibkan PKL."Kita minta bantuan TNI Brimob. Bukan bantuan jaga 24 jam, bukan. Bantuan pindah ke jalan, kita kuat-kuatan," ujar Ahok .

Penjarakan PKL gelar lapak di trotoar

PKL Pasar Tanah Abang yang suka gelar lapak di trotoar, menyebabkan kemacetan parah. Lalu lintas terkunci karena aktivitas ekonomi yang meluber hingga menguasai bahu jalan. Ahok akan menindak keras para PKL yang tetap membandel, berjualan di trotoar. Bukan lagi sanksi administrasi, Ahok mengancam mereka dengan jeratan penjara enam bulan."Penertiban di sini bukan pagar ayu, tapi pidanakan. Denda Rp 50 juta," kata Ahok .

Pakai cara free man, matikan STNK pengemudi

Selain angkutan umum, kemacetan juga disebabkan ulah pengemudi mobil pribadi. Banyak dijumpai mereka nekat terobos jalur Transjakarta, tanpa ada rasa bersalah. Ahok mendesak supaya petugas bersikap tegas. Dia memiliki gagasan supaya pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK) milik pengemudi tersebut dimatikan, supaya memberikan efek jera."Sekarang saya lagi mikir STNK mobil pribadi bagaimana kalau melanggar peraturan masuk busway. Kita tidak mau terima pajak STNK. Saya juga nggak tahu ada aturan itu atau tidak. Kalau saya tidak terima pajak, pasti PTUN saya kan. Menuntut saya kan. Kalau ke PTUN saya kalah, saya tidak dihukum hanya disuruh terima itu pajak. Ya sudah kalau setengah tahun disuruh terima pajak itu ya mampus aja kalu begitu, mobil kamu nggak bisa dipakai (setengah tahun). Kita tidak mau terima STNK-nya. Plat nomor yang dikirim ke dinas pajak tolak. Blokir, tidak bisa urus STNK. Aku lagi pelajari itu cara-cara begitu," papar Ahok ."Ini bukan cara preman, cara free man," terangnya.

Cabut trayek angkot yang tidak berhenti di halte

Ahok menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI untuk menindak angkutan umum yang berhenti sembarangan. Kalau perlu, cabut izin trayeknya agar memberikan efek jera."Maka saya perintahkan cabut trayeknya. Kalau semuanya takut dicabut trayeknya, pasti semu akan berhenti di halte. Kalu sekarang enggak mau, stop dan berhenti (sembarangan) itu yang buat macet. Harus berani tegakkan disiplin itu," kata Ahok .

Baca juga: Tak hanya lawan Ahok, kini preman berhadapan dengan Prabowo Prabowo pasang badan, Ahok makin berani lawan preman Elite PPP dekati Jokowi, PPP DKI serang Ahok Mendagri tak bisa turuti permintaan Ahok pecat Haji Lulung Ahok: Kalau mau ke Jakarta minimal penghasilan Rp 2 juta sebulan