Merdeka.com - Sejak lima bulan memimpin Jakarta, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya segudang proyek impian yang akan dia kerjakan. Setelah ide muncul, tanpa perlu pembahasan mendalam dan intensif Ahok langsung ingin proyek itu diwujudkan.

Ada yang murni ide Ahok. Tapi ada juga proyek sisa kepemimpinan Fauzi Bowo (Foke). Padahal, untuk proyek sisa Foke yang harus dilanjutkan Ahok kebanyakan mendapat penolakan dari publik.

Ahok beralasan Jakarta memang membutuhkan proyek-proyek itu. Sehingga, bagaimana pun caranya dia akan berusaha sekalipun harus meminta dana dari pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Ahok memilih menggunakan CSR karena memang anggaran proyek-proyek ini belum masuk di APBD 2013 yang mencapai Rp 49,9 triliun. Karena proyek telah direncanakan dimulai tahun ini, maka dana diakali dengan meminta bantuan perusahaan swasta.

Sebagai timbal baliknya, kata Ahok, pihak swasta akan diberikan kemudahan akses. Sayang, Ahok tak pernah menjelaskan lebih rinci kemudahan akses seperti apa yang bakal didapat si perusahaan jika berkontribusi dalam pembangunan di Jakarta.

"Kami ini tidak punya uang dari APBD, bukan tidak punya uang tapi kita enggak mau keluar uang. Boleh kah Anda (swasta) membantu, ya boleh. Siapapun mau kasih duit terima saja lah, asal halal gitu," tegas Ahok.

Berikut empat proyek yang digagas Ahok dan menggunakan dana CSR:

Bikin 12 pulau buatan

Di zaman Foke, gubernur berkumis itu punya mimpi membangun belasan pulau buatan di sekitar teluk Jakarta Utara. Tapi proyek itu belum terealisasi sampai dia lengser. Saat proyek itu terdengar ke publik, reaksi yang datang adalah penolakan. Saat Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok, proyek ini kembali mencuat. Ahok yakin proyek ini bisa memperbaiki ekosistem bawah laut Jakarta yang sudah rusak parah. Proyek ini tidak akan menggunakan dana APBD. Ahok akan menggandeng sebagian biayanya dari perusahaan swasta. Setelah jadi pun, pulau-pulau ini akan dikelola swasta.Dia mengklaim banyak pihak swasta yang mulai mendekatinya karena tertarik dengan proyek itu."Agung Sedayu Grup kayaknya (dari pihak swasta)," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/2).

Bangun kampung tematik

Pemprov DKI Jakarta akan mengubah kampung-kampung kumuh di Jakarta menjadi lebih rapi dan tertata. Setiap kampung akan diberi tema.Seperti daerah Jalan Jaksa, di Jakarta Pusat. Jokowi ingin menamakan kampung ini sebagai kampung backpacker. Alasannya, banyak turis backpacker yang menginap di motel-motel yang ada di sekitar jalan itu.Untuk anggarannya, Pemprov DKI akan berusaha mendapatkan dari pihak swasta. Tahap awal, kampung tematik akan dibangun di kawasan Tanah Abang dan Marunda. Di Marunda, nantinya diperuntukkan untuk nelayan sehingga disebut Kampung Nelayan. Sedangkan di Tanah Abang diperuntukkan bagi pembuat konfeksi."Caranya kita cari CSR yang mau bantuin desain ini semua sampai detail. Kalau cuma drawing gratis lah, tapi kalau mau detail sampai itu mesti ada duitnya. Nah duitnya dari CSR, setelah bikin detail baru bangunnya ditenderin," jelas Ahok.

Beli vila di Puncak

Daerah pegunungan puncak kini beralih fungsi menjadi tempat pembangunan vila elite ilegal. Akibat pembangunan vila tak berizin ini, Jakarta menjadi daerah langganan banjir saat musim penghujan tiba. Salah satu solusi yang dipikirkan Ahok adalah membeli dan membongkar vila-vila itu guna memaksimalkan penyerapan air. Soal dana untuk pembeliannya, Ahok akan menggandeng? Corporate Social Responsibilities (CSR) perusahaan swasta."Kami manfaatkan CSR properti untuk beli tanah di Puncak, kami minta mereka beli vila-vila di hulu, sudah beli vila mereka serahkan kepada kami,kami bongkar," kata Ahok."Setelah itu kita bikin dam-dam kecil untuk membantu petani di sana. Jadi vila-vila yang kita beli, kita akan bongkar, kita akan jadikan hijau," tambahnya.

Lelang jabatan camat dan lurah

Jokowi dan Ahok akan melakukan lelang untuk posisi jabatan camat dan lurah. Sistem lelang jabatan ini akan menghabiskan dana lebih kurang Rp 7 miliar.Untuk mendukung sistem lelang, Ahok akan meminta dana dari pihak swasta yang mirip dengan CSR. Dana itu akan dibayarkan sebagai honor konsultan yang membantu proses seleksi."Kami lagi siapin mau hitung bayar konsultannya nih. Kita mau hitung mana-mana yang ada, kan kita enggak ada tender kan, pakai uang kita juga enggak cukup," kata Ahok.Untuk itu, Ahok akan menemui beberapa kedutaan besar untuk membantu mendanai, dapat melalui lembaga USAid atau AusAid. Pendanaan tersebut untuk membayar dalam proses perekrutan dan seleksi.Keuntungan bagi perusahaan yang membantu melalui program CSR adalah kemudahan perizinan."Iya itu tim independen itu. Ya kan mesti dibayar mereka. Nah bayarnya itu kita pengen dana itu dari CSR," katanya.

Jangan lewatkan:Ahok siap lawan pengusaha properti rebutan lahanAhok sarankan sakit diare tak dirawat dan diinfusPerang dingin Ahok dan DPRD berlanjut soal lelang jabatanAhok perintahkan gaji guru honorer Rp 2,2 jutaAhok: Soal makam Mbah Priok, Jokowi lebih pintarAhok: Alokasi dana KJS RS swasta lebih tinggi Dari RSUD